Bisnis.com, BANDA ACEH — Bank Indonesia memperkirakan kinerja kredit akan melanjutkan pertumbuhan yang positif pada 2025 ke level 11% hingga 13%, setelah tumbuh 10,39% pada 2024.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) BI Nugroho Joko Prastowo menyampaikan pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut bakal terdorong oleh kebijakan pemerintah seperti peningkatan anggaran perlindungan sosial hingga insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk sektor padat karya.
“Kebijakan pemerintah berpotensi mendorong perbaikan prospek kinerja korporasi, rumah tangga, dan UMKM,” ujarnya, dikutip pada Minggu (9/2/2025).
insentif lainnya berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) 0% serta optimalisasi penyaluran KUR termasuk pembentukan skema kredit pembiayaan investasi padat karya untuk UMKM diperkirakan mendorong kredit.
Meski demikian, dampak peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% dan PPnBM 12% justru Joko perkirakan terbatas.
Joko memaparkan bahwa insentif PPh Pasal 21 bagi sekitar 385.000 Wajib Pajak (WP) yang bekerja di industri padat karya (tekstil, pakaian jadi, furnitur, dan alas kaki) diperkirakan dapat mendorong surplus likuiditas Rp176 miliar per tahun.
Selain itu, optimalisasi KUR 2025 dengan plafon semula Rp280 juta menjadi Rp300 juta, diyakini dapat mendorong debitur baru sebanyak 2,34 juta dengan jumlah debitur graduasi sebanyak 1,17 juta.
Sementara insentif PPh DTP dan BPHTB berpotensi mendorong penjualan rumah pada 2025. Berkaca dari 2024, data dari sejumlah developer perumahan menunjukkan penjualan rumah meningkat hingga 30% berkat PPN DTP.
Di tengah hal tersebut, Joko tidak memungkiri adanya downside risk atau risiko penyaluran kredit tahun ini. Salah satunnya dengan asumsi makro ekonomi yang lebih rendah.
“Beberapa bank memperkirakan PDB yang tidak seoptimis tahun sebelumnya dan insentif yang realtif tinggi sementar kurs lebih lemah,” paparnya.
Joko juga melihat perbankan menghadapi tantangan dalam memperoleh funding. Di mana beberapa bank meningkatkan dana non-DPK, seperti penerbitan obligasi, sustainable bond, dan instrumen modal inti tambahan.
Termasuk persaingan antarbank yang menyebabkan tekanan pada net interest margin (NIM) di tengah likuiditas yang masih ketat.
Bukan hanya itu, perbankan juga melakuakn ekspansi kredit dengan lebih hati-hati dengan mendorong pertumbuhan kredit yang berfokus pada sektor potensial jangka panjang, sektor yang lebih resilien, dan digital player expertise.
Adapun, sederet insentif tersebut merupakan langkah pemerintah untuk mengakomodir kenaikan PPN menjadi 12%—meski pada akhirnya hanya dikenaka untuk barang mewah.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan bahwa, sebagai kompensasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif fiskal agar kenaikan PPN tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.
"Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya beberapa waktu lalu.
