Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OJK Bentuk Regulasi Keuangan Berkelanjutan

Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan beleid baru terkait keuangan berkelanjutan yang mengutamakan keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Destyananda Helen
Destyananda Helen - Bisnis.com 31 Januari 2015  |  15:00 WIB
Pada 2017, OJK juga akan menerapkan insentif fiskal maupun non-fiskal seperti tax holiday dan feed in tariff.  - Bisnis.com
Pada 2017, OJK juga akan menerapkan insentif fiskal maupun non-fiskal seperti tax holiday dan feed in tariff. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan beleid baru terkait keuangan berkelanjutan yang mengutamakan keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Deputi Komisioner Pengawas Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya E. Siregar mengatakan beleid baru tersebut merupakan bagian dari roadmap keuangan berkelanjutan.

“Tahun ini kami akan menyusun naskah akademis. Pada tahap awal OJK akan meminta pendapat dari pihak terkait atas beberapa konsep dan definisi keuangan berkelanjutan yang cocok diterapkan di Indonesia,” tulis Mulya dalam siaran persnya, Jumat (30/1/2015).

Selain menyiapkan regulasi keuangan berkelanjutan, kata Mulya, OJK juga tengah menyusun pedoman pembiayaan keuangan berkelanjutan untuk konservasi energi, penyusunan kajian green bond, dan green index.

Di sektor asuransi dan lembaga pembiayaan, OJK pun merencanakan penyusunan kajian green product. Kemudian, OJK juga meningkatkan kesadaran terkait keuangan berkelanjutan bagi pelaku industri jasa keuangan melalui berbagai seminar dan diskusi.

Adapun, tujuan utama rancangan roadmap keuangan berkelanjutan tersebut untuk meningkatkan suplai pendanaan ramah lingkungan. Nantinya, peningkatan ini untuk membentuk daya saing lembaga jasa keuangan di bidang keuangan berkelanjutan.

Jika daya saing meningkat, lanjut Mulya, akan mendorong penciptaan penawaran produk keuangan ramah lingkungan, peningkatan pengawasan, dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.

Mulya menjelaskan roadmap keuangan berkelanjutan ini telah diluncurkan OJK pada awal Desember 2014. Pada tahun lalu, Mulia menuturkan OJK juga telah menggandeng Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Regional Economic Development Program (RED), mengkaji definisi program keuangan berkelanjutan.

Hasilnya, diperoleh definisi bahwa program keuangan berkelanjutan bertujuan agar sektor jasa keuangan bisa berkontribusi pada pengurangan ancaman pemanasan global dan pencegahan masalah lingkungan serta sosial. Selain itu, pengembangan sektor jasa keuangan juga harus menuju pada pembangunan ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Program ini juga nantinya mengutamakan promosi invetasi ramah lingkungan serta mendukung prinsip pembangunan Indonesia yang pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment.

Mulya juga sempat menuturkan pada tahun depan, OJK akan memberikan insentif dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) serta pemberian penghargaan kepada pelaku industri jasa keuangan yang dinilai paling aktif mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan.

Regulator juga akan menyediakan akses informasi yang terbuka terkait sektor-sektor hijau yang layak dibiayai. Pada 2016, OJK juga akan menerapkan kewajiban pelaporan terkait penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip tersebut.

Pada 2017, OJK juga akan menerapkan insentif fiskal maupun non-fiskal seperti tax holiday dan feed in tariff. Lalu, pada periode 2019 hingga 2014, OJK akan menerapkan standar good corporate governance (GCG) khusus terkait lingkungan dan sosial.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

peraturan ojk
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top