Bisnis.com, SEMARANG—Otoritas Jasa Keuangan menilai penerapan program aturan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau Laku Pandai bakal meningkatkan literasi keuangan kepada masyaakat di pelosok desa.
Kepala OJK Regional 4 Wilayah Jawa Tengah dan DIY Y Santoso Wibowo mengatakan tingkat melek keuangan masyarakat saat ini terbilang cukup rendah.
Oleh karena itu, program Laku Pandai atau branchless banking sekaligus mendukung langkah OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia yang ditargetkan naik 2% dalam setiap tahun.
“Selain kami terus sosialisasi agar masyarakat melek keuangan, program Laku Pandai adalah action yang secara langsung dapat dinikmati masyarakat,” papar Santoso kepada Bisnis, Selasa (31/3/2015).
Kondisi di lapangan, ujar dia, masyarakat di pelosok desa rerata terlena dengan kegiatan renterir yang memudahkan peminjaman modal. Padahal, nilai bunga pinjaman dari rentenir lebih tinggi dari lembaga perbankan pada umumnya.
Santoso menerangkan pelaksaan program Laku Pandai di Jateng relatif lebih mudah karena akses jaringan dari beragam jasa telekomunikasi dapat menembus pelosok desa. Sehingga, masyarakat yang memiliki warung atau toko kelontong dan handphone bisa mendaftar sebagai agen.
Dengan hadirnya Laku Pandai di setiap desa, dia berharap, dapat menekan kegiatan rentenir yang menyusahkan masyarakat luas.
“Kami belum tentukan target angka agen yang daftar. Yang jelas, masyarakat luas bisa mengakses program Laku Pandai yang bekerjasama dengan empat bank,” paparnya.
Santoso menjelaskan realisasi program ini tidak menjadikan persaingan dalam perekrutan nasabah dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Lembaga Keuangan Mikro atau LKM di masing-masing daerah.
Secara teknis, ujarnya, seseorang yang menjadi nasabah BPR juga bisa mendaftarkan diri sebagai nasabah baru di lembaga perbankan yang siap menerapkan Laku Pandai antara lain PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank Tabungan Pembangunan Nasional Tbk.
“Yang membedakan hanya pada syarat pinjaman. Contoh, nasabah pinjam dana untuk permodalan di LKM atau BPR dengan syarat lebih mudah daripada pinjam di empat bank itu. Sistem perbankan kan harus baku,” paparnya.
Sementara itu, data OJK menyebutkan hasil survei 20 provinsi yang melibatkan 8.000 responden menunjukkan tingkat literasi keuangan cukup rendah.
Tercatat baru 22% responden yang memahami jasa perbankan, 18% paham tentang produk dan jasa asuransi, 15% responden memahami pegadaian, 10% memahami lembaga pembiayaan, serta 7% yang memahami dana pensiun.
Pemahaman terendah terjadi di pasar modal, karena hanya 4% responden yang memahami.
Karena pemahaman yang rendah, tingkat pemanfaatan produk-produk keuangan itu juga rendah, khususnya nonbank, yang tercermin pada indeks utilisasi.
Di sektor perbankan, tercatat indeks utilisasi 57%, yang artinya 57% masyarakat sudah memanfaatkan jasa perbankan.
Sedangkan di asuransi, hanya 11% penduduk yang memanfaatkannya.
Indeks utilisasi terendah terjadi di sektor pasar modal, karena hanya 0,11% penduduk yang memanfaatkannya.
“Di wilayah kami tercatat, pengenalan masyarakat tentang perbankan hanya 37,2%, sedangkan masyarakat yang telah menggunakan jasa perbankan baru mencapai 75,9%. Masyarakat yang mengetahui pasar modal hanya 2,32% dengan utilisasi 0,10%,” paparnya.
Deputi Direktur Perijinan Informasi dan Dokumentasi OJK Jateng-DIY Dian Danarsito menambahkan program Laku Pandai yang dilakukan oleh salah satu bank bakal disosialisasikan di Grobogan Jateng pada pekan depan.
“Senin depan [6/4), kami baru sosialisasikan kepada warga di Grobogan yang dipelopori oleh BCA,” ujarnya.
