Bisnis.com, MALANG—Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang tidak ada yang memenuhi syarat untuk membuka layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai) karena modal inti mereka paling besar hanya di kisaran Rp10 miliar.
Kepala Kantor OJK Malang Indra Krisna mengatakan selain modal inti yang minimal Rp100 miliar, ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi BPR dalam membuka Laku Pandai.
“Kalau dari sisi permodalan, di Jatim hanya Bank UMKM milik Pemprov Jatim, dan BPR milik Pemkab Bojonegoro yang memenuhi syarat,” katanya di Malang, Selasa (25/8/2015).
Selain permodalan inti, syarat yang harus dipenuhi dari kesiapan infrastruktur, terutama teknologi informasi maupun dari sisi kesiapan sumber daya manusianya.
Yang juga tidak kalah penting, kesiapan rekruitmen agen. Pemilihan agen Laku Pandai bukan persoalan mudah karena menyangkut nama baik bank.
Artinya, agen Laku Pandai bisa merupakan wajah dari bank. Jika pelayanan agen Laku Pandai baik, maka nama baik akan terangkat, begitu pula sebaliknya.
Ketua Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) Malang Samsul Anam mengatakan dari sisi kesiapan modal inti, maka diperkirakan sulit bagi BPR di wilayah OJK Malang membuka Laku Pandai, bahkan dalam 10 tahun ke depan.
Hal itu terjadi permodalan BPR masih kecil. Bahkan sebagian besar BPR masih harus memenuhi kecukupan modal mengacu kepada POJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR.
Dari 86 BPR, hanya 15 BPR yang permodalannya sudah mencapai Rp6 miliar ke atas. Sedangkan 51 BPR, permodalannya di kisaran Rp3 miliar-Rp6 miliar sehingga harus memenuhi menjadi Rp6 miliar pada 2019.
Sebanyak 20 BPR modal intinya bahkan kurang dari Rp3 miliar sehingga harus dipenuhi menjadi Rp3 miliar pada 2019 dan Rp6 miliar pada 2024. “Jadi konsentrasi kami ke depan masih dalam rangka memperkuat kuat modal agar dapat ekspansi kredit maupun pelayanan lainnya,” ujarnya.
Dari rencana bisnis BPR, kata Indra, masih belum ketahuan karena laporannya masih sederhana berupa rencana keuangan dan anggaran tahunan. Padahal bank umum sudah diharuskan membuat business plan 5 tahunan sehingga diketahui arah pengembangannya.
Ke depan, arah pelaporan BPR seperti perbankan umum membuat business plan meski jangkanya hanya 3 tahun. Hal itu perlu dilakukan jika struktur permodalan dari BPR sudah benar-benar kuat.
“Tapi kalau dilihat dari modal inti BPR, maka masih jauh bagi BPR di wilayah kerja kami yang bisa membuka Laku Pandai,” ujarnya.
Di sisi lain, laku pandai yang dibuka bank umum merupakan tantangan bagi BPR karena target pasarnya hampir sama, basic saving account dan kredit mikro.
Seperti diberitakan, sebanyak 7 BPR telah memenuhi satu persyaratan laku pandai sehingga dinilai memiliki kesempatan mengimplementasikan layanan tanpa kantor tersebut. (k24)
