Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana mendirikan bank syariah raksasa. Penggabungan anak usaha bank BUMN menjadi salah satu opsi.
Deputi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Pungky Sumadi mengatakan, rencana tersebut tertuang dalam peta jalan ekonomi dan keuangan syariah yang disusun Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
"Opsi merger dari bank-bank syariah milik BUMN yang ada sekarang salah satunya. Ada banyak kemungkinan. Yang jelas di road map ada, yaitu ingin membentuk satu bank syariah yang besar," katanya di Jakarta, Senin (19/3/2018).
Pungky, yang juga anggota Sekretariat KNKS menambahkan, bank milik negara yang ada sekarang memang memiliki anak usaha syariah. Namun, secara legal bank tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai BUMN karena modalnya tidak bersumber langsung dari negara.
Oleh karena itu, pemerintah ingin mendirikan bank syariah yang bagian dananya berasal dari pemerintah. Kementerian BUMN diberi tugas untuk memikirkan bentuk dari bank syariah baru tersebut. "Ini yang sedang kami pikirkan. Yang jelas namanya bank BUMN syariah," imbuhnya.
Terkait dengan batas waktu kapan bank tersebut harus berdiri, Pungky mengaku tidak ada batasnya. Sebab, menurutnya, jika ada batas waktunya sama saja dengan mengabaikan kompleksitas yang ada. Padahal, katanya, mendirikan bank syariah berskala besar bukan perkara mudah.
Salah satunya adalah dari sisi permodalan. Pemerintah tidak punya dana menganggur yang langsung bisa dialokasikan untuk mendirikan bank. Selain itu, prioritas nasional juga cukup banyak.
Dari empat bank pelat merah, tiga di antaranya memiliki anak usaha bank syariah. Masing-masing yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Sedangkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. masih berbentuk unit usaha syariah.
