Makin Sesak di Bisnis KPR, Nasabah Punya Semakin Banyak Pilihan

Bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) semakin diminati oleh bank. Kebutuhan terhadap pembiayaan rumah yang terus meningkat, serta dorongan pihak regulator membuat bank kian tergiur untuk menyelami segmen tersebut.
Ilman A. Sudarwan | 30 Agustus 2018 16:02 WIB

Bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) semakin diminati oleh bank. Kebutuhan terhadap pembiayaan rumah yang terus meningkat, serta dorongan pihak regulator membuat bank kian tergiur untuk menyelami segmen tersebut.

Per akhir Juni 2018, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) menjadi pendorong terbesar pertumbuhan kredit konsumsi yang mencapai Rp1.395,94 triliun. Pada periode tersebut, total penyaluran KPR dan KPA tercatat mencapai Rp431,99 triliun, bertambah sekitar Rp23,63 triliun dibandingkan dengan posisi pada akhir 2017 yang mencapai Rp408,35 triliun.

Dengan realisasi penyaluran kredit perumahan yang terus meningkat, jumlah backlog kepemilikan rumah yang pada 2015 mencapai 11,46 juta unit diklaim telah berhasil diturunkan. Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan saat ini backlog telah berkurang menjadi 7,6 juta.

"Kalau backlog per tahun  yang masih harus dicapai ya kita bisa hitung sendiri dari 7,6 juta ke 5,4 juta berapa, lalu dibagi 5," katanya, belum lama ini.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa perbankan mulai gencar menggeber fungsi intermediasi mereka kepada sektor konsumsi, termasuk pembiayaan perumahan. Bank besar yang dulu lebih berfokus pada segmen korporasi pun mulai berfokus pada segmen tersebut.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. misalnya, menyebut kredit konsumer sebagai bagian dari new core bussiness bersama dengan kredit mikro. Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo pernah menyampaikan, pertumbuhan penyaluran kepada segmen tersebut cukup agresif dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami tumbuh agresif di segmen yang kita sebut sebagai new core business, setelah di komersial kita masuk ke kredit konsumer ritel dan mikro. Kredit multiguna, kendaraan, mortgage, dan kendaraan, pertumbuhannya rata-rata di atas 20%,” katanya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Dalam dua tahun ke depan, Bank Mandiri menargetkan komposisi kredit konsumer yang kini menduduki 12% aset, dapat berkembang menjadi 14%.

Dengan proyeksi pertumbuhan tersebut, segmen korporasi menengah dan korporasi besar yang kini secara kumulatif menempati 66% total aset perseroan juga ditargetkan untuk turun menjadi 60%, dengan rincian 20% segmen korporasi menengah dan 40% segmen korporasi besar.

Kendati demikian, pria yang kerap disapa Tiko tersebut mengakui bahwa perseroan belum menjadi yang terdepan di segmen kredit konsumer maupun dalam penyaluran KPR. Namun dia optimistis, Bank Mandiri dapat terus meningkatkan segmen tersebut.

“Sekarang kami mungkin nomor dua [di kredit konsumer], kalau KPR kami masih catching up, mungkin sekarang sekitar keempat. Korporasi kami masih nomor satu, kalau di ritel kami pemain yang masuk ke belakang.”

DIGITALISASI LAYANAN

Tak hanya bank papan atas, bank kelas menengah seperti PT Bank Bukopin Tbk. juga melakukan strategi serupa. Direktur Utama Bank Bukopin Eko R. Gindo mengatakan bahwa perseroan menargetkan kredit konsumer dapat tumbuh dua digit pada tahun ini.

Eko menuturkan, portofolio KPR di Bank Bukopin baru mencapai 5% dari total kredit, atau sekitar Rp3 triliun. Adapun, total kredit komersial masih menempati porsi terbesar portofolio kredit perseroan sebesar 35%.

Setidaknya ada dua hal yang menurutnya membuat perseroan lebih percaya diri dan optimistis untuk masuk ke pasar KPR. Pertama, kehadiran investor baru, KB Kookmin Bank dari Korea Selatan, disebutnya dapat memberi angin segar bagi pembaruan sistem pemrosesan KPR.

“Dengan masuknya investor baru di Bukopin [KB Kookmin Bank], mereka memilki sistem otomasi kredit terbaik di Korea Selatan, sistem KPR di Bukopin akan lebih bersaing,” katanya, pekan lalu.

Kedua, pendanaan jangka panjang yang didapatkan perseroan dari PT Sara Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp500 miliar untuk 3 tahun. Dengan dukungan likuiditas tersebut, dia mengatakan perseroan bisa meningkatkan tenor untuk bunga tetap menjadi lebih panjang.

“KPR selama ini tidak bisa kami tangkap karena sifatnya pembiayaan jangka panjang. Bunga KPR fix 8,8%, kami bisa meningkatkan menjadi 3—5 tahun. Karena ada dukungan likuiditas jangka panjang dari SMF ini memberi kepastian pendanaan kepada kami sampai dengan 3 tahun,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya kebijakan relaksasi loan to value (LTV) oleh Bank Indonesia (BI) yang didukung dengan kebijakan turunan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti aturan tentang Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) membuat bisnis KPR kian menggiurkan.

“Relaksasi sudah bisa membuat untapped market menjadi tapped market, berapa banyak orang yang dulu bisa beli rumah dengan bayar DP [down payment] sampai 30%? Saya yakin potensi pasarnya besar,” ungkapnya.

Direktur Keuangan dan Tresuri PT Bank Tabungan Negara (Persero) Iman Nugroho Soeko menilai kian banyaknya pesaing di segmen konsumer dan KPR adalah hal yang wajar. Menurutnya, adanya jaminan kolateral dalam bentuk rumah menjadi salah satu daya tarik utama.

“Kredit konsumer itu kan memang daya tahannya lebih bagus, ada jaminannya. Berdasarkan sejarah rumah itu kan tidak pernah turun nilainya, nilai agunannya itu makin lama makin naik, karena itu saya pikir wajar semua masuk ke sana,” jelasnya kepada Bisnis.

Kendati persaingan kian padat, Direktur Utama BTN Maryono tetap optimistis pertumbuhan penyaluran kredit perseroran tidak akan terganggu. Perseroan, lanjutnya, memiliki pengalaman yang lebih baik untuk memenangi persaingan dengan para pemain baru.

“Segmen ini memang sangat menjanjikan, punya potensi yang luar biasa, tetapi kami yakin kami memiliki skill, kami memiliki pengalaman, kami memiliki teknologi yang cukup untuk terus bersaing di pasar KPR,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Handani berpendapat, banyak bank masuk ke segmen KPR sebagai bagian dari pengelolaan risiko pembiayaan. Menurutnya, bank besar kini lebih berhati-hati untuk menyalurkan kredit di segmen koporasi.

“Karena pertumbuhan korporasi juga mungkin harus agak hati-hati ya, hanya untuk sektor tertentu yang bertumbuh, sedangkan di konsumer kan karena demand-nya besar, populasi di productive segment juga tumbuh, maka kebutuhan juga makin banyak,” jelasnya kepada Bisnis.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah berpendapat, menyalurkan kredit konsumsi memang lebih mudah bagi perbankan dibandingkan kredit investasi dan modal kerja. Hal itu membuat penyaluran kredit konsumsi lebih mudah dijadikan jagoan oleh perbankan.

Saat ini, dia mengatakan bahwa hampir semua bank tengah kesulitan menggenjot penyaluran kredit investasi. Musababnya, pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup tinggi sehingga kebutuhan konsumsi menjadi penggerak utama pertumbuhan.

Kendati tidak tumbuh tinggi, menurutnya kredit investasi dan modal kerja masih menunjukan pertumbuhan yang cukup baik. Secara makro, hal itu menunjukkan mesin penggerak perekonomian Tanah Air masih bekerja dengan baik.

Dia memprediksi kondisi ini masih akan berlangsung setidaknya hingga tahun depan. Kredit konsumer, lanjutnya, meski secara individual bank risiko kredit konsumsi cukup tinggi, namun secara makro risikonya masih lebih rendah daripada kredit investasi dan kredit modal kerja.

Ketika semakin banyak bank masuk ke dalam bisnis KPR, maka nasabah menjadi pihak yang diuntungkan karena semakin banyak pilihan di pasar.

Tag : kpr
Editor : Farodlilah Muqoddam

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top