Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

BNI Minta Kelonggaran BMPK Kredit Infrastruktur

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berharap regulator memberikan kelonggaran batas maksimum pemberian kredit khusus untuk kredit infrastruktur.
Ilman A. Sudarwan
Ilman A. Sudarwan - Bisnis.com 20 Februari 2019  |  13:10 WIB
Karyawan menata uang untuk pengisian ATM, di Cash Center PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Jakarta, Kamis (20/12/2018). - Bisnis/Abdullah Azzam
Karyawan menata uang untuk pengisian ATM, di Cash Center PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Jakarta, Kamis (20/12/2018). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berharap regulator memberikan kelonggaran batas maksimum pemberian kredit khusus untuk kredit infrastruktur.

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bob Tyasika Ananta mengatakan, perbankan memiliki keterbatasan permodalan di tengah kebutuhan kredit infrastruktur yang semakin besar.

Saat ini, aturan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) ditetapkan berdasarkan debitur yang dibiayai. BMPK untuk korporasi BUMN ditetapkan sebesar 30% dari modal yang dimiliki bank, sedangkan BMPK untuk korporasi swasta sebesar 20% dari modal.

Padahal, saat ini banyak proyek infrastruktur yang dijalankan oleh perusahaan pelat merah. Dengan aturan BMPK sebesar 30%, penyaluran kredit perbankan untuk membiayai proyek pemerintah menjadi lebih terbatas.

Regulator perlu melonggarkan aturan batas pemberian kredit tersebut agar bank dapat lebih optimal membiayai proyek infrastruktur pemerintah,” ujarnya, Selasa (19/2/2019).

Selain persoalan BMPK, menurutnya penyaluran kredit infrastruktur juga terkendala oleh rasio likuiditas yang harus dijaga bank. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa mismatch atau ketidakcocokan tenor kredit dengan pendanaan menjadi kendala bagi bank.

“Pendanaan yang sifatnya jangka panjang ditaruh berapa persen untuk pendanaan infrastruktur, karena memang kadang-kadang ada mismatch. Waulupun kami mencari solusi dengan issued source of funds yang jangka panjang, tapi kan dari sisi ketentuan ada batasan seperti LDR [loan to deposit ratio/rasio kredit terhadap dana pihak ketiga],” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bni kredit infrastruktur
Editor : Farodilah Muqoddam
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top