Bisnis.com, JAKARTA — Pemilihan induk dari holding perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN masih menjadi pembahasan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. PT Jasa Raharja (Persero) yang rencananya menjadi induk dinilai memiliki kapabilitas berbeda dari holding yang berorientasi profit.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menjelaskan, saat ini Kemenkeu dan Kementerian BUMN tengah mematangkan konsep holding asuransi. Salah satu poin pembahasannya adalah pemilihan induk holding.
Sejak 2018, Jasa Raharja telah direncanakan untuk memimpin penggabungan perusahaan-perusahaan asuransi pelat merah. Tetapi, rencana tersebut kini kembali diulas mengingat karakteristik Jasa Raharja sebagai asuransi wajib dinilai berbeda dengan holding yang berorientasi profit.
"Bayangkan Jasa Raharja yang pengalamannya selama ini menjalankan asuransi wajib tiba-tiba disuruh menjalankan holding, yang berarti ngurusin aspek anak perusahaan, korporasinya, itu kan memerlukan satu pemikiran mendalam apakah [Jasa Raharja] cocok," ujar Isa pada Rabu (14/8/2019).
Isa menjelaskan, opsi perusahaan lain untuk menjadi induk masih didiskusikan oleh Kemenkeu dan Kementerian BUMN. Selain itu, kedua kementerian pun masih mendiskusikan apa kriteria yang tepat dari induk holding tersebut.
Dia menjelaskan, pertimbangan Kemenkeu dan Kementerian dalam memilih induk bukan berdasarkan kapabilitas individu di suatu perusahaan, melainkan kesesuaian karakteristik perusahaan untuk memimpin holding.
Baca Juga
"Termasuk apakah kemudian Jasa Raharja menjadi induk holding yang tepat," tambah dia.
Isa pun menjelaskan bahwa perkembangan pembahasan konsep holding asuransi berjalan dengan baik. Menurut dia, diskusi antar lembaga terus berlangsung dan tidak ada pihak yang ngotot terhadap suatu keputusan.
Meskipun begitu, dia menjelaskan, pihaknya tidak menentukan target kapan holding tersebut akan terbentuk. Hal tersebut, menurutnya, karena pembentukan holding keuangan, termasuk asuransi tidak mudah.
"Kita tahu kalau sudah menyangkut sektor keuangan ada yang namanya stabilitas sistem keuangan, sehingga [pengambilan keputusan] harus lebih hati-hati," ujar dia.
Selain holding asuransi, rencana pembentukan holding keuangan lainnya yakni perbankan masih belum terealisasikan. Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan holding asuransi rampung pada Maret 2019.
Rini menjelaskan, tujuan pembentukan holding tersebut untuk menurunkan biaya operasional sekaligus efisiensi. Di samping itu, melalui konsolidasi, aset-aset perusahaan asuransi milik negara tersebut akan semakin kuat sehingga BUMN nantinya tidak perlu meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pemerintah.
