Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

OJK Minta Asosiasi Untuk Kaji Jumlah P2P Lending

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta asosiasi meninjau jumlah pemain industri peer-to-peer (P2P) lending seiring dengan kecepatan perkembangan industri.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 11 November 2019  |  15:04 WIB
(kiri ke kanan) Ketua AFPI Adrian Gunadi, Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi, Anggota Komisi XI Andreas Susetyo, Mantan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi OJK, dan ekonom INDEF Izzudin Al Farras dalam acara Ulang Tahun AFPI, Senin (11/11)./ - JIBI/Nindya Aldila
(kiri ke kanan) Ketua AFPI Adrian Gunadi, Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi, Anggota Komisi XI Andreas Susetyo, Mantan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi OJK, dan ekonom INDEF Izzudin Al Farras dalam acara Ulang Tahun AFPI, Senin (11/11)./ - JIBI/Nindya Aldila

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta asosiasi meninjau jumlah pemain industri peer-to-peer (P2P) lending seiring dengan kecepatan perkembangan industri.

Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi mengatakan P2P lending berkembang sangat cepat. Dalam 3 tahun sejak dirilisnya POJK No.77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi saja, sudah ada 144 penyelenggara P2P lending yang telah terdaftar di OJK sampai November 2019.

Hal ini berbeda dengan perusahaan penyedia pinjaman seperti perusahaan pembiayaan yang jumlahnya mencapai 183  dan asuransi kerugian yang mencapai 70 perusahaan meski telah beroperasi bertahun-tahun. Untuk itu, dia menilai perlu adanya kajian terkait dengan jumlah perusahaan fintech yang terdaftar.

"Perlu juga di review, apakah jumlah platform sudah cukup atau masih kurang. Sebelum jauh karena kecepatan fintech yang bukan main, kami minta ke asosiasi supaya kualitas industri bisa belajar dari pengalaman negara lain agar lebih baik. Kalau bicara coverage, ini sudah tercover semua," katanya dalam acara Ulang Tahun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (11/11/2019).

Peninjauan juga dibutuhkan mengingat banyaknya peminjam yang terjebak dengan kemudahan meminjam melalui P2P lending. Intinya, kajian ini diperlukan agar dapat melindungi kepentingan nasabah.

"Apakah sudah cukup, apakah market conduct sudah dilaksanakan kita. Kajian ini bisa menjadi dasar untuk kami, berapa sih jumlah idelanya. Kalau misalkan memang hasil review-nya sudah cukup, ya kami batasi dulu. Kalau tumbuhnya semakin bagus, nanti kita bisa punya kesempatan," katanya.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede mengatakan arahan dari OJK tersebut tidak mengarah kepada pembatasan jumlah P2P lending.

Inisiasinya dari industri ini. Kesiapan dan kualitas kami harus ditonjolkan,. Jadi bukan bicara kuantitas. Dengan kualitas yang baik menggunakan teknologi, cakupan kita dapat meluas," katanya.

Per 11 November 2019, terdapat 144 perusahaan P2P lending terdaftar di OJK dan 13 di antaranya telah mendapatkan izin usaha.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

fintech
Editor : Anggi Oktarinda
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

Foto loadmore

BisnisRegional

To top