Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Asabri, Ini Hasil Pertemuan Erick Thohir dan Mahfud MD

Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Polhukam Mahfud MD mengadakan pertemuan untuk membahas kondisi keuangan Asabri. Bagaimana hasilnya?
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Polhukam Mahfud MD seusai pertemuan membahas kondisi keuangan Asabri, Kamis (16/1/2020)./Bisnis-Annisa S. Rini
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Polhukam Mahfud MD seusai pertemuan membahas kondisi keuangan Asabri, Kamis (16/1/2020)./Bisnis-Annisa S. Rini

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah kabar mengenai dugaan tindak korupsi pada PT Asabri (Persero), Menteri Erick Thohir menyatakan kondisi keuangan perusahaan stabil.

Hal tersebut disampaikan Erick seusai menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di kompleks Kementerian Koordinator Bidang Polkuham di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

“Jadi, saya sampaikan laporan memang kondisi keuangan Asabri stabil, tapi kalau ada penyelewengan daripada penurunan aset karena salah investasi kan ada prosesnya sendiri. Biar itu berjalan sesuai dengan aturannya dan domain hukum bukan di Kementerian BUMN, kami kan lebih ke korporasinya,” papar Erick.

Namun, terkait dengan apakah terdapat penyelewengan pada penurunan aset yang dimiliki Asabri, Erick menyampaikan ada proses pembuktian yang akan berjalan. Pembuktian apakah terdapat kerugian negara berada di Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan.

Lebih jauh, pendiri Mahaka Group ini menegaskan kegiatan operasional Asabri berjalan dengan baik. “Yang terpenting, prajurit TNI dan Polri semua dalam status yang baik dan aman. Itu saja yang paling penting,” tegas Erick.

Sementara itu, Mahfud mengatakan para prajurit TNI dan Polri tidak perlu gundah. Negara, lanjutnya, berkesimpulan untuk jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun dan sebagainya masih stabil.

"Artinya dari dana yang melorot jauh itu, sisanya masih menjamin mereka dan ini akan diselesaikan secara baik. Nanti tentu Menteri BUMN dan Menkeu, kalau urusan salah prosedur, hukum berjalan dan saya bicara dengan Polri, ini Polri yang akan menangani," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ana Noviani

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper