Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam sektor perikanan yang berubah-ubah dinilai menjadi faktor penyaluran di sektor ini kurang bergairah.
Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Donsuwan Simatupang mengatakan apabila dilihat dari produk kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan perseroan, penyaluran kredit ke sektor pertanian mencapai 45 persen dari total baki debit, sedangkan sektor perikanan tidak sampai 2 persen.
Perlu diketahui, penyaluran kredit Bank Mandiri ke sektor perikanan sebagian besar diberikan ke nelayan melalui KUR. Sementara itu, penyaluran kredit ke sektor yang berkaitan dengan kegiatan perikanan seperti jasa pengepakan maupun pengiriman tercatat masuk ke segmen korporasi, komersial, dan UMKM.
Pada 2019, penyaluran KUR Bank Mandiri untuk nelayan rakyat mencapai Rp69,66 miliar ke 977 nelayan. Nilai tersebut naik 67 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.Tahun ini penyaluran KUR untuk nelayan rakyat diharapkan dapat meningkat.
Menurutnya, ada banyak persoalan yang membuat penyaluran kredit ke sektor perikanan rendah. Salah satunya, prinsip berkelanjutan dalam kegiatan perikanan lewat menggunaan bom, potas, hingga pukat harimau tidak diterapkan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang sering berganti mengenai sektor ini juga membuat industri perbankan bingung dalam menyalurkan kredit.
"Jadi, ada banyak dari level kebijakan infrastruktur, tata kelola, kebiasaan nelayan yang jadi kendala, dari KUR daya serap sektor nelayan sangat kecil," katanya kepada Bisnis, Senin (9/3/2020).
Baca Juga
Menurutnya, nelayan juga kesulitan mengajukan pinjaman di atas Rp50 juta karena tidak adanya jaminan. Berbeda halnya dengan sektor pertanian yang dapat menggunakan sertifikat lahannya.
Kondisi infrastruktur yang penuh kesenjangan seperti keterbatasan air bersih, listrik dan sarana angkutan juga menyebabkan kinerja sektor perikanan tidak berjalan mulus.
"Harga ikan di level nelayan Rp35.000 ke pedagang Rp85.000, di pikiran kami pedagang dapat Rp50.000. Padahal hidup mereka apa adanya, ada banyak hal yang menimbulkan, yakni gap infrastruktur," katanya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan potensi perikanan memang besar, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan.
Kebijakan sektor perikanan dinilai belum cukup kondusif dan perkembangan usaha perikanan masih sangat rendah di bawah potensinya sehingga kredit perikanan masih belum bisa tumbuh pesat.
"Karena kebijakannya memang tidak kondusif, tidak ada sinergi antar sektor, sering berubah-berubah," katanya.
