Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah: Kompetensi SDM Perbankan Harus Naik Kelas

Sektor jasa keuangan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi ekonomi Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi penting bagi sektor ini.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 09 Maret 2020  |  21:45 WIB
Aktifitas transaksi perbankan di Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (14/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone
Aktifitas transaksi perbankan di Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (14/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA — Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam menghadapi industri 4.0 atau digitalisasi tak terkecuali industri perbankan. Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk memberikan kesempatan magang dan pelatihan/pendidikan vokasi bagi SDM di sektor perbankan.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan meluncurkan kartu prakerja yang menyasar 2 juta angkatan kerja agar mendapat kesempatan bekerja.

“Kartu ini akan menyasar 2 juta WNI yang belum berkesempatan bekerja alias nganggur atau yang sudah bekerja tapi butuh peningkatan kompetensi lewat reskilling dan upskilling,” kata Ida, Senin (9/3/2020).

Pada kesempatan itu, Ida mengatakan sektor jasa keuangan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi ekonomi Indonesia. Kendati, hingga saat ini masih ada beberapa hal yang kurang baik khususnya dalam tata operasional perbankan sehingga mempengaruhi industri perbankan di Indonesia.

Sebab itu,  Ida mengatakan perlu adanya peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM yang bekerja pada sektor perbankan.

“Kompetensi operasional bagi SDM tersebut yaitu memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam menerapkan prinsip tata kelola dan bisnis perbankan, dan itu itu sudah tertuang dalam SKKNI sistem pengembangan dan pengelolaan uang rupiah sebagaimana yang ditetapkan Kemnaker 2017,” katanya.

Sebab itu, Ida meminta Bank Indonesia (BI) dan perbankan untuk memberikan kesempatan magang bagi tenaga kerja Indonesia, serta bersinergi di program pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, yakni Balai Latihan Kerja (BLK).

 “Kami berharap BI memberikan kesempatan dan bank-bank yang ada di bawah otoritas memberikan kesempatan untuk pemagangan pada program percepatan tersebut,” kata Ida.

Menurutnya, saat ini fokus BLK masih terbatas pada bidang teknik otomotif, komputer, tata busana, tata boga, dan lain keahlian bahasa asing. Namun, belum menyasar ke sektor perbankan, seperti sistem pembayaran. Misalnya, untuk menjadi teller, supervisi, dan jabatan lain.

“Kami telah membangun BLK komunitas yang terus kami dorong percepatan, sehingga peningkatan kompetensi SDM bisa dilakukan dengan cepat,”ujarnya.

Selain program magang dan pelatihan, Ida mengatakan perlu ada peningkatan sinergi dalam menciptakan standardisasi pekerja di sektor sistem pembayaran. Saat ini, setidaknya sudah ada kerja sama dalam hal Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR).

“Langkah selanjutnya adalah menerapkan SKKNI SPPUR untuk di bidang pendidikan, akreditasi, dan penerapan di industri. Ini merupakan upaya untuk memastikan jaminan kompetensi melalui lembaga sertifikasi dan untuk ekosistem bank yang kondusif,” kata Ida.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perbankan kemenakertrans kemnakertrans
Editor : Novita Sari Simamora

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top