Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau perbankan untuk berhati-hati dalam mengimplementasikan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait restrukturisasi kredit.
Seperti diketahui, OJK mengeluarkan aturan baru yang memudahkan bank dalam restrukturisasi kredit bermasalah khususnya bagi nasabah terdampak COVID-19, sebagai bagian dari stimulus di tengah tekanan perekonomian akibat pandemi ini.
Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyatakan bank perlu mengantisipasi para debitur yang memanfaatkan situasi alias aji mumpung yang juga meminta restrukturisasi kredit.
“(Relaksasi restrukturisasi) itu tidak berlaku untuk semua debitur, oleh karena itu bank-bank diminta selektif memberikan keringanan dan mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang dimanfaatkan debitur yang masih bagus,” katanya dalam rapat kerja virtual bersama Komisi XI DPR, Kamis (9/4/2020).
Jika penumpang gelap atau debitur aji mumpung terus, akibatnya akan membuat likuiditas bank kian terbebani. Bahkan dalam kondisi yang parah, dapat mendorong bank gagal bayar.
“Sejalan dengan restrukturisasi kredit, ada risiko bank kesulitan (likuiditas) karena penerimaan akan berkurang. Namun saya kira OJK telah membuat aturan dan sudah didiskusikan dengan kami,” tambahnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Halim menyebutkan perbankan masih cenderung berhati-hati dalam mengambil langkah konsolidasi.
Padahal, otoritas sudah memberikan relaksasi seperti dalam penghitungan kredit bermasalah dari sebelumnya 3 pilar menjadi hanya 1 pilar penilaian.
Selain itu, Bank Indonesia juga sudah menurunkan ketentuan terkait likuiditas dan pemerintah memberikan stimulus serta bantuan langsung tunai.
“Kami harapkan kegiatan masyarakat, walaupun ada hambatan tidak sampai menurun. Ini akan membuat bank, terutama bank BUMN tetap jadi leader dan tidak kendor dalam memberikan kredit,” jelas Halim.
