Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penempatan Dana LPS Dinilai Tidak Salah, Tapi Kurang Tepat

Aturan penempatan dana LPS diatur dalam PP 33/2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan.
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 10 Juli 2020  |  14:48 WIB
Karyawan beraktivitas di dekat logo Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Selasa (23/4/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Karyawan beraktivitas di dekat logo Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Selasa (23/4/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Penempatan dana yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelamatkan likuiditas perbankan mendapatkan respons beragam.

Aturan penempatan dana LPS diatur dalam PP 33/2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan pun dinilai menjadi solusi.

Beleid tersebut mengatur, penempatan uang LPS sebesar 30 persen dari jumlah kekayaan ke bank. Penempatan dana pada satu bank paling banyak 2,5 persen.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan merujuk Perpu 1/2020 yang sudah diundangkan menjadi UU No.2/2020, menyebutkan LPS baru berperan ketika bank mengalami kesulitan solvabilitas. Sementara dalam PP 33/2020, berisi tentang penempatan dana LPS untuk membantu likuiditas bank.

Menurutnya, PP 33/2020 tersebut tidak tepat, karena urusan likuiditas bukan merupakan tugas LPS maupun pemerintah. Beleid ini pun dinilai sama saja dengan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk membantu likuiditas yang berujung pada mendorong penyaluran kredit bank.

"Penyelamatan bank tetap ada di OJK, tugas mengatur mengawasi dan menjaga kesehatan bank ada di OJK. Kalau sudah mau likuidasi serahkan ke LPS, tapi urusan likuiditas ada di BI," katanya kepada Bisnis, Jumat (10/7/2020).

Menurutnya, merujuk ke negara lain, bantuan kepada dunia usaha tidak dipaksakan melalui perbankan. Bantuan tersebut harus langsung dari pemerintah dan bank sentral sehingga risiko bank minimal.

"Penempatan dana oleh pemerintah dan LPS ya tidak salah, cuma kurang tepat. Kalau tujuannya mendorong penyaluran kredit, lebih tidak tepat lagi karena mendorong bank mengambil risiko di tengah wabah," katanya.

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani menilai PP 33/2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan dapat menjadi solusi penyelamatan bank yang mengalami kesulitan likuditas.

Contohnya, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. yang dapat memanfaatkan dana tersebut untuk menambah likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional. Bahkan, merger dengan Bank BJB pun tidak perlu dilakukan jika ada penempatan dana LPS tersebut.

"LPS dengan PP No.33/2020 bisa menempatkan uang sementara sehingga bisa bantu, sementara gak perlu merger," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

lps likuiditas peraturan pemerintah
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top