Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Capai Rp300 Miliar, Restrukturisasi di Fintech Lending Pasti Libatkan Izin Pendana

Apabila borrower memang benar-benar kesulitan membayar cicilan akibat terdampak pandemi Covid-19, keringanan hanya bisa didapat dari persetujuan para lender.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 06 September 2020  |  14:50 WIB
Karyawan menunjukan aplikasi KoinWorks saat meluncurkan KoinP2P di Jakarta, Kamis (20/2 - 2020).
Karyawan menunjukan aplikasi KoinWorks saat meluncurkan KoinP2P di Jakarta, Kamis (20/2 - 2020).

Bisnis.com, JAKARTA - Program restrukturisasi di platform teknologi finansial peer-to-peer lending (Fintech P2P Lending) ternyata memiliki metode berbeda dengan perbankan atau multifinance.

Ketua Bidang Humas dan Kelembagaan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede menjelaskan ini karena fintech lending pada dasarnya memang hanya platform yang mempertemukan pendana (lender) dan peminjam dana (borrower).

Oleh sebab itu, apabila borrower memang benar-benar kesulitan membayar cicilan akibat terdampak pandemi Covid-19, keringanan hanya bisa didapat dari persetujuan para lender.

"Kami sebagai penyelenggara fintech P2P lending mampu menjembatani kebutuhan mereka, para peminjam, yang mengajukan keringanan atau restrukturisasi pinjaman, dengan pihak pemberi pinjaman," ujar Tumbur kepada Bisnis, Minggu (6/9/2020).

Namun, yang mengejutkan, kebanyakan lender ternyata bukan hanya memikirkan keuntungan semata, mereka justru bisa memahami situasi yang ada, kemudian memberikan persetujuan keringanan kredit.

"Terbukti para pemberi pinjaman ternyata memahami kesulitan para peminjamnya, dan menyetujui atas permohonan pengajuan restrukturisasi tersebut tanpa adanya tambahan biaya atau pengenaan bunga tambahan apapun," tambah Tumbur.

Data terbaru AFPI menunjukkan realisasi restrukturisasi yang telah disetujui para lender nyatanya telah mencapai total outstanding pinjaman Rp300 miliar.

Ketua Harian AFPI Kuseryansyah menjelaskan bahwa skema keringanan yang diberikan biasanya berupa perpanjangan masa jatuh tempo, atau keringanan denda keterlambatan cicilan.

"Restrukturisasi itu kita [platform fintech lending] bukan decision maker. Skema itu ada pada lender. Jadi kita menampung aspirasi atau keinginan borrower, kemudian kita mintakan persetujuan ke borrower dengan menawarkan berbagai skema yang memungkinkan untuk disetujui," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

restrukturisasi utang fintech peer to peer lending
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top