Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Program Bantuan Pemulihan Ekonomi Bisa Naikkan Angka Inklusi Keuangan?

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pemerintah saat ini memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) yang subsidi bunganya ditanggung penuh, yakni KUR Super Mikro.
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis/Abdullah Azzam
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengklaim telah mendukung inklusi keuangan dengan program pemulihan ekonomi nasioanl yang fokus pada usaha mikro kecil dan menengah.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pemerintah saat ini memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) yang subsidi bunganya ditanggung penuh, yakni KUR Super Mikro.

KUR tersebut ditujukan untuk masyarakat yang terkena PHK, dan ibu-ibu yang berupaya untuk mengembangkan bisnis di tengah masa sulit pandemi virus corona.

"Program-program pemulihan ekonomi pemerintah khususnya KUR merupakan program ekonomi inklusi yang juga akan mendorong inklusi keuangan masyarakat pada tahun ini," katanya, dalam webminar OJK, Senin (5/10/2020).

Iskandar menyebutkan subsidi yang diberikan tersebut juga dibarengi dengan program Bantuan Presiden Tunai senilai Rp2,4 juta pada 12 juta pelaku UMKM.

"Ini pun rencanaya akan kami tingkatkan hingga 15 juta pelaku UMKM," sebutnya.

Iskandar melanjutkan prioritas lain pemerintah adalah gerakan menabung masyarakat. Pasalnya, pemerintah membutuhkan dana pihak ketiga masyarakat yang cukup agar mampu mendorong pelaku indsutri perbankan meningkatkan fungsi intermediasinya.

"Gerakan menabung mejadi prioritas berikutnya untuk menggerakkan industri riil," sebutnnya.

Adapun, indeks inklusi keuangan pda 2019 mencapai 76,2%, sudah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, masih lebih rendah dibandingkan dengan China dan India yang berada di atas 80%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M. Richard
Editor : Ropesta Sitorus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper