Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengungkapkan kekurangan yang masih dialami oleh lembaga keuangan syariah dalam negeri.
Saat menyampaikan sambutan dalam Webinar Potensi Ekonomi Syariah Pasca Pandemi, Selasa (27/10/2020), Wapres menyebutkan bahwa masih ada kekurangan di beberapa titik pada lembaga keuangan syariah selama ini.
“Seperti belum optimalnya peran lembaga keuangan syariah besar yang dapat menjadi jangkar bagi lembaga keuangan syariah lainnya, belum masif keuangan mikro syariah sebagai lembaga yang melayani masyarakat paling bawah,” kata Wapres, Selasa (27/10/2020).
Adapun, untuk memperkuat kelembagaan keuangan syariah, pemerintah menggabungkan tiga bank syariah di bawah naungan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) ke dalam satu bank syariah baru.
Tiga bank syariah yang melakukan merger adalah PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank BRIsyariah Tbk. (BRIS). Ketiganya disebut telah menandatangani Conditional Merger Agreement (CMA).
Setelah penandatangani ini, pemerintah optimis hasil merger akan beroperasi secara penuh pada Februari 2021. Wapres menyebut penggabungan ini akan membuat bank syariah dalam negeri lebih kompetitif di tingkat global.
Pemerintah juga menjamin bantuan modal kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Beberapa produk yang telah dimiliki saat ini seperti Bank Wakaf Mikro untuk melayani usaha sangat kecil yang membutuhkan modal di bawah Rp3 juta.
Selain itu, kalangan usaha kecil di atas Rp3 juta akan dilayani oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT), lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah.
Ma`ruf Amin menyebut bahwa Indonesia telah memiliki ekosistem keuangan syariah yang relatif lengkap. Sejumlah regulasi juga telah ditelurkan pemerintah untuk memperkuat lembaga keuangan tersebut.
Selain itu, para pemangku kebijakan, pelaku usaha dan masyarakat disebut mendukung terciptanya ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sehingga memiliki posisi yang kuat.