Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk. mengklaim pengalihan sejumlah saham pemerintah tidak berdampak pada operasional kinerja.
Adapun, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.
Penambahan modal berasal dari pengalihan sejumlah saham perusahaan yang adalah satunya adalah Bank KB Bukopin. Pemerintah memiliki 4.736.255 saham Seri A dan 1.034.232.376 saham Seri B pada Bank KB Bukopin Tbk.
President Director Bank KB Bukopin Rivan A Purwantono mengatakan pengalihan saham pemerintah tersebut tidak berpengaruh pada kinerja operasional.
Kepemilikan saham oleh BUMN bukan terjadi saat ini, bahkan sebelum tahun 2020, dimana di dalam setiap aksi korporasi perseroan selalu melibatkan dan memberikan informasi dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham diantaranya Saham Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian BUMN.
"Bahkan karena hal tersebut sudah berlangsung lama maka pengalihan pemerintah ke BUMN telah memperkuat kepercayaan Masyarakat dengan meningkatnya harga saham pada akhir akhir ini," katanya kepada Bisnis, Minggu (28/2/2021).
Baca Juga
Adapun, perbaikan persepsi investor terhadap kinerja emiten berkode BBKP ini sudah sangat baik. Sejak penghimpunan dana dari hasil PUT V dengan harga pelaksanaan 180 dan PMTHMETD Tahun 2020 dengan 190, harganya meningkat signifikan.
Harga BBKP saat ini sudah berada 580 dengan price to book value 1.02. Dengan demikian, kekayaan pemerintah di KB Bukopin berkisar Rp3,3 triliun.
