Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BPJS Ketenagakerjaan Akui Isu Pelayanan jadi Penyebab Kepesertaan Kurang Optimal

Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini belum melebihi 33 persen dari total pekerja.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 10 Mei 2021  |  20:01 WIB
Pegawai melintasi logo BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang BP Jamsostek di Menara Jamsostek, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Pegawai melintasi logo BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang BP Jamsostek di Menara Jamsostek, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — BPJS Ketenagakerjaan menilai bahwa isu pelayanan menjadi alasan utama tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan belum melebihi 33 persen dari total pekerja. Peningkatan kualitas layanan pun menjadi agenda utama saat ini.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa pihaknya mengidentifikasi sejumlah penyebab utama masih kecilnya cakupan kepesertaan jaminan sosial. Usut punya usut, menurut Anggoro, salah satu faktor kunci berkaitan dengan pelayanan.

Saat ini, peserta BPJAMSOSTEK dapat melakukan pendaftaran melalui BPJSTKU atau Jamsostek Mobile. Namun, pembayaran iuran harus dilakukan di platform berbeda, seperti melalui anjungan tunai mandiri (ATM), bank, kantor pos, atau tempat lainnya.

Selain itu, Anggoro pun menilai masih banyak tenaga kerja yang belum mengetahui manfaat dan kemudahan dari klaim BPJAMSOSTEK. Hal tersebut membuat banyak pekerja atau pemberi kerja yang memilih untuk tidak mendaftar atau membayar iuran jaminan sosial.

"Jumlah peserta yang belum bertambah ini salah satunya karea mereka belum banyak mendengar kemudahan-kemudahan pada saat klaim, karena asuransi stigmanya gampang iurannya susah klaimnya," ujar Anggoro dalam diskusi secara daring dengan para pemimpin redaksi media, Senin (10/5/2021).

Lalu, proses klaim BPJAMSOSTEK saat ini masih mencatatkan waktu 5–10 hari dan menurut Anggoro durasinya harus dipercepat. Masalah itu pun akan berkaitan dengan potensi kenaikan pengajuan klaim pada tahun depan, seiring berlakunya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Tahun ini kemampuan layanan kami 2,5 juta klaim per tahun, dengan yang ada 325 outlet. Tahun depan kami perkirakan dengan adanya JKP dan klaim Jaminan Hari Tua [JHT] yang masih tinggi klaim akan mencapai 10 juta per tahun, dan itu tidak mungkin kami lakukan dengan menambah kantor cabang, harus digitalisasi," ujar Anggoro.

Berbagai aspek tersebut menurutnya sangat memengaruhi keinginan para pekerja untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Untuk itu, peningkatan kualitas layanan akan digenjot agar kepuasan peserta terus meningkat sehingga tingkat kepesertaan pun bertambah.

Selain itu, Anggoro pun menjabarkan bahwa pihaknya akan mengembangkan kemudahan daftar dan bayar melalui teknologi biometrik. BPJAMSOSTEK akan mengembangkan fitur itu melalui kerja sama dengan fintech, e-commerce, dan perbankan.

Berbagai strategi itu dilakukan untuk menyasar sejumlah segmen pekerja yang dinilai potensial untuk menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Anggoro menyebutkan beberapa di antaranya seperti kelompok pengemudi ojek daring, online merchant, petani, nelayan, hingga penerima kredit usaha rakyat (KUR).

"Pekan lalu kami sudah bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto [Menko Perekonomian] juga untuk berkoordinasi bagaimana penerima KUR yang 70 juta orang itu potensinya bisa menjadi peserta BPJAMSOSTEK," ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jaminan sosial BP Jamsostek jaminan sosial tenaga kerja bpjs ketenagakerjaan
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top