Bisnis.com, JAKARTA - Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) PT Bank Harda Internasional Tbk. menyetujui pergantian nama menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk. Rapat juga menyetujui bank milik pengusaha Chairul Tanjung itu melakukan perubahan logo perseroan.
Pergantian nama tersebut tertuang dalam risalah rapat RUPS-LB yang diterima oleh Bisnis, Selasa (11/5/2021) pagi. Pada mata acara ke-9 disebutkan mengenai pergantian nama Bank Harda menjadi Allo Bank.
"Menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk. dengan demikian mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan." Demikian seperti tertulis dalam risalah rapat tersebut.
Kemudian RUPS-LB memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi untuk membuat akta notaris dan melaporkan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi berwenang serta melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk perubahan ketentuan anggaran dasar perseroan.
Pada mata acara ke-10, bank milik pengusaha Chairul Tanjung disebutkan bahwa rapat pemegang saham menyetujui perubahan logo perusahaan. "Menyetujui perubahan logo perseroan. Memberi kuasa kepada direksi perseroan untuk melaporkan perubahan logo perseroan kepada instansi yang berwenang dan melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan logo perseroan."
Seperti diketahui CT Corpora melalui PT Mega Corpora, perusahaan milik Chairul Tanjung, menggelontorkan dana senilai Ro460,7 miliar untuk mengambilalih bank berkode saham BBHI itu pada Maret lalu.
Baca Juga
Hal itu terungkap dalam pernyataan penawaran tender wajib yang dipublikasikan di IDX pada Senin (19/4/2021). Disampaikan bahwa pada 15 Maret 2021 Mega Corpora dan PT Hakimputra Perkasa telah menandatangani pengambilalihan atas sejumlah 3.084.461.000 saham atau sebesar 73,71% dari modal ditempatkan dan disetor penuh BBHI melalui transaksi pada pasar negosiasi di Bursa Efek.
Harga pengambalihan oleh Mega Corpora sebesar Rp149,36 per saham. Dengan demikian, total harga pengambilalihan sebesar Rp460,70 miliar.
Dalam rapat umum pemegang saham kali ini juga disetujui pelaksanaan penerbitan saham baru (rights issue) dengan sebanyak-banyaknya merilis 7,5 miliar lembar saham.
