Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bos BRI Ungkap Rencana Penggunaan Dana Jumbo Rp41 Triliun dari Rights Issue

Secara total, jika sukses maka nilai rights issue BRI (BBRI) sekitar Rp96 triliun.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sunarso dalam pemaparan kinerja semester pertama 2021 yang dilakukan secara virtual, Jumat (06/8/2021)/ Dok. BRI
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sunarso dalam pemaparan kinerja semester pertama 2021 yang dilakukan secara virtual, Jumat (06/8/2021)/ Dok. BRI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) akan melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue sebanyak-banyaknya 28,67 miliar saham, pada September 2021.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pemerintah sebagai standby buyer dengan kepemilikan saham 56,75 persen akan menyerap seluruh haknya dalam aksi korporasi ini. Pemerintah akan menyuntik modal dalam bentuk inbreng saham PNM dan Pegadaian.

"Sedangkan investor publik membeli sisanya. Artinya, kalau sukses semua di-subscribe, maka nilai rights issue sekitar Rp96 triliun," katanya dalam dialog secara virtual, Kamis (12/8/2021).

Sunarso memerinci setelah dikurangi penambahan modal berupa inbreng, maka BRI akan mendapatkan dana segar sebesar Rp41 triliun. Potensi dana itu akan menjadi tambahan modal untuk sumber pertumbuhan baru perseroan.

"Mumpung ada momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik, mari kita jaga optimisme supaya BRI bisa menyalurkan Rp41 triliun menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang produktif kepada masyarakat," imbuhnya.

Menurutnya, ada tiga poin yang perlu menjadi perhatian untuk menjaga momentum pertumbuhan yang positif. Meski adanya gelombang kedua pandemi akan membuat kinerja kuartal III turun atau tidak sebaik kuartal II, tetapi dapat dijaga tidak sampai negatif.

Dari sisi kesehatan, katanya, vaksinasi menjadi mutlak dilakukan dan dipercepat secara efektif. Selain itu, perlu kebiasaan membangun budaya untuk menerapkan displin protokol kesehatan secara ketat. Kedua, stimulus masih diperlukan, termasuk kelonggaran ketentuan kolektibilitas kredit.

"Kita sadar bahwa stimulus ini membutuhkan kemampuan fiskal yang tidak tak terbatas, maka saya ajak yang ketiga yaitu manajer publik perlu lebih kreatif dalam menyusun program dan mentransformasi kebijakan. Termasuk transformasi untuk mengefektifkan subsidi," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper