Bisnis.com, JAKARTA — Langkah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) untuk menjadi entitas BUMN tinggal selangkah lagi. Pemegang saham perseroan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau BMRI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BBRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BBNI menyetujui rencana memasukkan saham Seri A Dwiwarna ke bank tersebut.
Saham tersebut akan mewakili saham khusus milik pemerintah. Nantinya, negara memiliki hak istimewa atas saham yang dipegang, seperti perubahan anggaran dasar dan rumah tangga, perubahan direksi dan komisaris, serta perubahan permodalan.
Asep Muhammad Saepul Islam, Pendiri Syariah Saham, mengatakan bahwa perubahan status BSI menjadi bank pelat merah diperkirakan mampu mengungkit harga saham dari emiten dengan kode BRIS tersebut.
“Saya melihat masih ada potensi ke Rp1.600-an dalam waktu dekat, jika berhasil close di atas Rp1.500 per lembar saham,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (30/5/2022).
Dia melanjutkan saham bank syariah terbesar di Indonesia itu resisten kuat berada di level Rp1.675 per saham. Menurut Asep, jika hal ini berhasil ditembus, kemungkinan saham BRIS bakal naik ke level Rp1.800-an.
Pada penutupan perdagangan hari ini, saham BRIS terpantau masuk ke zona merah dengan koreksi sebesar 1,71 persen menuju level Rp1.435 per lembar. Total volume saham yang diperdagangkan mencapai 9,2 juta dengan nilai Rp13,3 miliar.
Secara fundamental, Asep mengatakan bahwa sepanjang empat bulan pertama 2022 BRIS membukukan laba bersih senilai Rp1,34 triliun atau naik 36,06 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp984 miliar.
Sementara itu, total ekuitas bank syariah terbesar di Indonesia tersebut mencapai Rp26,32 triliun naik 15,75 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp22,74 triliun.
Dengan capaian tersebut, Asep menilai bahwa perubahan status BSI menjadi bank milik negara dapat mendorong industri keuangan syariah di Tanah Air. “Tentunya akan menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi syariah nasional,” tuturnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan bahwa para pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan terkait dengan langkah pemerintah untuk memasukan saham Seri A Dwiwarna ke BSI.
“RUPST juga menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Ini terkait masuknya Saham Seri A Dwiwarna kepada BSI. Kami berharap adanya saham Dwiwarna ini makin memperkuat BSI untuk menjadi motor bagi kemajuan industri keuangan syariah nasional,” kata Hery.
Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian BUMN memberi sinyal akan menggelar aksi korporasi yang melibatkan BSI berupa penerbitan saham secara terbatas atau rights issue dengan nilai sekitar Rp5 triliun.
Aksi korporasi tersebut rencananya bakal dilakukan pada kuartal III/2022. Langkah korporasi itu bisa saja menjadi bagian dari eksekusi atas kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di BSI.
Jika berkaca pada pengalaman pembentukan holding ultramikro yang melibatkan BRI, PT Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM), pemerintah kala itu menggunakan skema rights issue untuk melepas kepemilikan sahamnya di Pegadaian dan PNM secara inbreng atau penyertaan aset.
Skema serupa kemungkinan akan diterapkan dalam model penyertaan saham Pemerintah Indonesia di BSI. Tiga bank pemerintah yakni BRI, Mandiri, dan BNI bakal melego kepemilikannya di BSI kepada pemerintah.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
