Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Simak Penjelasan Wamen BUMN Soal Akuisisi UUS BTN oleh BSI (BRIS)

Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo melanjutkan bahwa untuk memperkuat perbankan dan ekosistem ekonomi syariah, konsolidasi menjadi penting sehingga BSI dan UUS BTN tidak berjalan masing-masing. Selain itu, aset juga dapat tumbuh menjadi lebih besar lagi.
Dionisio Damara
Dionisio Damara - Bisnis.com 08 Juni 2022  |  16:23 WIB
Simak Penjelasan Wamen BUMN Soal Akuisisi UUS BTN oleh BSI (BRIS)
Karyawan melanyani nasabahyang melakukan transaksi di PT Bank Syariah Indonesia KC Jakarta Barat, Kebon Jeruk, Jakarta, Senin (1/2/2021). - Bisnis
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN menilai integrasi Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) mampu meningkatkan perbankan syariah di Tanah Air.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan konsolidasi ini merupakan visi pemerintah untuk terus mendorong penguatan ekonomi dan perbankan syariah melalui BSI. Dengan demikian BSI dapat memperbesar dan memperkuat posisinya dalam hal kapitalisasi pasar.

Tiko melanjutkan bahwa untuk memperkuat perbankan dan ekosistem ekonomi syariah, konsolidasi menjadi penting sehingga BSI dan UUS BTN tidak berjalan masing-masing. Selain itu, aset juga dapat tumbuh menjadi lebih besar lagi.

“BSI pun dapat menjadi bank syariah yang lebih modern dan dapat memenuhi kebutuhan generasi milenial. Harapannya akuisisi customer baru lebih cepat karena jangkauan pasar dan nasabah menjadi lebih luas,” kata Tiko dalam siaran pers, Rabu (8/6/2022).

Di sisi lain, integrasi ini merupakan amanat UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Beleid tersebut menetapkan bahwa UUS yang dimiliki oleh bank umum konvensional (BUK) harus melakukan spin-off selambat-lambatnya 15 tahun setelah penerbitan UU.

Artinya, UUS harus terpisah dari induk BUK sebelum 2023 berakhir. Kewajiban ini juga berlaku untuk UUS yang sudah memiliki nilai aset 50 persen dari total nilai bank induk. Jika kewajiban ini tidak diterapkan, maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mencabut izin usaha Sertifikat Badan Usaha (PBI No.11/10/PBI/2009 pasal 43 ayat 1).

Pada 2020 lalu OJK telah mengeluarkan POJK 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan UUS. Pemisahan UUS dari bank konvensional dapat dilakukan dalam tiga cara.

Pertama, mendirikan bank syariah baru. Kedua, mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada bank syariah yang telah ada. Ketiga, mengalihkan hak dan kewajiban kepada bank konvensional yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah.

Sebelumnya, Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin menjelaskan penggabungan beberapa bank berbasis syariah merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan sistem perbankan di Indonesia, mengingat minat masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat, termasuk dalam pembiayaan perumahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

btn bank syariah perbankan Bank Syariah Indonesia
Editor : Muhammad Khadafi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top