Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberikan edukasi mengenai bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal dan pentingnya kesadaran masyarakat memperhatikan produk keuangan digital.
Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo Septriana Tangkary menjelaskan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah menjamurnya pinjaman online (pinjol) ilegal.
Kondisi ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi menjadi pemicu pertumbuhan pinjol ilegal untuk menjerat masyarakat yang sedang tertekan oleh himpitan ekonomi.
"Perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan terjerat pinjol ilegal. Alasannya, saat pandemi tidak sedikit perempuan, terutama ibu rumah tangga yang suaminya mengalami penurunan pendapatan, atau bahkan pemecatan," terangnya, dikutip Sabtu (23/7/2022).
Menurutnya, kondisi ini membuat perempuan dan masyarakat yang terhimpit ekonomi untuk mengambil jalan pintas melalui pinjol karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan.
Baca Juga
“Literasi digital memegang peranan penting dalam perjalanan Indonesia menuju Digital Nation. Jadi, tidak hanya infrastrukturnya saja yang gencar dibangun, tetapi juga kecakapan masyarakat kita untuk mengenali dan memahami dinamika di era digital, termasuk menjamurnya platform pinjol ilegal di media sosial.” ujarnya.
Dia menambahkan Kominfo terus menggalakan program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). GNLD memiliki empat pilar, yaitu budaya digital, etika digital, kecakapan digital, dan keamanan digital.
Selama kurun waktu 2021-2024, GNLD akan diselenggarakan di 514 kabupaten/kota. Melalui gerakan ini Kominfo menargetkan 50 juta masyarakat Indonesia ter-literasi digital di tahun 2024.
“Indonesia juga mendapatkan kepercayaan sekaligus tanggung jawab lebih untuk memimpin Digital Economy Working Group [DEWG] yang pertama. Melalui forum DEWG, Kominfo berupaya untuk tidak hanya sekadar menyediakan tetapi juga memberikan ruang digital yang aman dan produktif serta memastikan masyarakat sebagai penggunanya betul-betul dapat memanfaatkan ruang digital tersebut secara positif.” jelasnya.
Sekretariat Satgas Waspada Investasi Irhamsah menjabarkan mengenai pentingnya investasi dan apa yang seharusnya dijaga agar memiliki nilai yang sama terhadap harta, aset dan sebagainya. Menurutnya, masyarakat harus waspada terhadap kegiatan pinjol ilegal karena tawaran-tawaran yang menarik belum tentu berizin resmi.
“Sebelum meminjam melalui pinjol sebaiknya dipastikan beberapa hal seperti, pinjam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK, pinjam sesuai kemampuan dan kebutuhan, pinjam untuk kebutuhan yang produktif serta pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan resikonya,” jelasnya.
Dia juga memberikan beberapa tips jika sudah terlanjur meminjam kepada pinjol ilegal yakni, apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar hutang yang lama.
Apabila sudah mendapatkan penagihan berupa teror, intimidasi dan pelecehan maka blokir semua nomor kontak yang mengirim teror, segera lapor polisi, dan jangan pernah akses lagi ke pinjaman online ilegal.
Irwan Tri Nugroho, Ketua UNS Fintech Center menjelaskan dengan masifnya teknologi sangat memiliki pengaruh pada sektor keuangan.
Menurutnya, hal ini didorong berbagai macam penetrasi internet dan smartphone. Dengan munculnya teknologi terapan yang mendukung dalam aplikasi teknologi di sektor jasa keuangan, sehingga munculah masifnya jasa keuangan yang berbasis teknologi.
“Adapun yang bermain di dalam basis teknologi saat ini adalah perbankan, yang mana sudah mulai melakukan transformasi digital. Selain itu, adapula perusahaan-perusahaan fintech start-up dan juga Bigtech in Finance seperti GoJek yang memiliki Go-Pay,” ujarnya.
Menurutnya, sisi baik fintech adalah meningkatkan inklusi keuangan karena memiliki kemampuan untuk menjangkau orang-orang yang mungkin berada di remote area dan lain sebagainya.
Aktivis tuli dan Peneliti Adhi Kusumo Nugroho menjelaskan bagaimana akses tuli bisa mendapatkan sumber daya keuangan umumnya adalah bekerja pada sektor informal, contohnya yang berfokus pada bidang vokasional dan UMKM.
“Dalam pekerjaan formal dari segi jumlah masih sangat sedikit, karena dasarnya memang sebagian besar masyarakat tuli banyak dari lulusan Sekolah Luar Biasa [SLB] sehingga dari kurikulum pun sudah berbeda,” jelasnya.
Dia menambahkan tantangan tuli mengakses keuangan saat ini dinilai jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok lain. Adapun tantangan lainnya adalah minimnya akses yang ramah bagi tuli di sektor keuangan dan keterbatasan akses, sehingga tidak memiliki pilihan mengejar kehidupan yang ideal.
Dia berharap ke depannya perlu dipertimbangkan membangun pendidikan yang dapat mengembangkan potensi tuli sehingga dapat bersaing di dunia kerja atau bisnis, menggandeng lembaga, institusi, komunitas, organisasi, disabilitas terutama tuli, menciptakan ekosistem yang aksesibel dan inklusif, serta lokakarya dan program keuangan khusus bagi masyarakat tuli.
.jpg?w=300&h=221)
