Bisnis.com, JAKARTA - Penyertaan modal negara atau PMN ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan sektor properti, sekaligus membantu segmen masyarakat menengah bawah dalam memiliki rumah layak huni.
Ekonom Indef Nailul Huda mengatakan, sektor properti mesti menjadi program prioritas pemerintah karena peranannya yang sangat strategis, bahkan dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Multiplier effect properti membentang dari pelaku industri dan usaha turunannya hingga konsumen akhir, terutama segmen masyarakat menengah bawah (MBR).
“PMN untuk BTN untuk mendukung program 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah patut diprioritaskan. Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus membantu daya beli masyarakat untuk memiliki rumah layak huni, sektor properti saya rasa lebih tepat diberikan relaksasi dibandingkan sektor otomotif,” kata Nailul dalam keterangan resminya, Sabtu (13/8/2022).
Dia menjelaskan, data statistik perbankan indonesia menunjukkan saat ini rasio KPR terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia tergolong rendah, yakni hanya 3 persen. Rasio ini masih jauh tertinggal dari Singapura 45 persen, Malaysia 38 persen, Thailand 22 persen, dan Filipina 4 persen.
“Hal ini bisa dilihat dari dua sisi, saat ini sektor properti belum berdampak signifikan ke PDB. Namun, dari sisi lain masih banyak peluang dari sektor properti tumbuh tinggi yang akhirnya berdampak signifikan ke PDB Indonesia,” kata Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah.
Dia menuturkan, peran dari sektor properti terhadap ekonomi terlihat bahwa sektor ini padat modal. Mulai dari pembangunan rumah, hingga KPR membutuhkan modal yang besar.
Baca Juga
Berikutnya, sektor properti juga mendukung industri produk lokal, karena 90 persen bahan bangunan dalam konstruksi rumah merupakan produk lokal.
“Sektor perumahan berkontribusi terhadap PDB secara langsung diikuti dengan multiplier effect kepada 174 sektor lainnya,” ujarnya.
Faktor lainnya adalah sektor properti berhasil menciptakan para wirausaha atau entrepreneur. Hal ini dilihat dari data bahwa lebih dari 7.000 pengembang yang berperan dalam penyediaan rumah di Indonesia.
“Terakhir sektor properti juga berdampak langsung terhadap penerimaan negara karena dalam setiap rumah yang terjual menghasilkan penerimaan negara dalam bentuk pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan, bea balik nama (BBN), Pajak Bumi dan Bangunan, hingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,” ucapnya.
Dia mengingatkan, PMN ke BTN juga bukan subsidi. Menurut Piter, modal pemerintah tersebut akan terus ada bahkan nilainya, akan meningkat seiring perkembangan aset dan valuasi dari BTN.
Sementara itu, ekonom MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang Citradi, PMN terhadap BTN akan mendorong sektor properti tumbuh cepat, yang akhirnya akan meningkatkan ekonomi Indonesia.
“Jadi, PMN ke BTN tersebut sudah tepat, jangan ditunda-tunda lagi apabila pemerintah ingin mendorong ekonomi nasional dan sektor properti tumbuh cepat,” katanya.
Sebagai informasi pemerintah dan DPR telah menyetujui untuk memberikan PMN senilai Rp2,98 triliun kepada BTN. PMN ini tercatat setoran modal pemerintah dalam rights issue BTN dengan target senilai Rp4,9 triliun yang akan digelar pada tahun ini.
