Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan penyelenggaraan bursa karbon untuk mendukung inisiatif pemerintah terkait dengan penetapan harga karbon yang menjadi salah satu upaya dalam mengatasi perubahan iklim.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan penetapan harga karbon yang diinisiasi oleh pemerintah dapat memberikan insentif untuk mengurangi emisi, sekaligus disinsentif bagi perusahaan yang memproduksi lebih dari batas toleransi.
“OJK bersama industri jasa keuangan siap mendukung inisiatif ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam seminar internasional Carbon Trading: The Journey to Net Zero pada Selasa (27/9/2022).
Menurut Mahendra, Indonesia memiliki banyak keuntungan dari perdagangan emisi karbon global. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia.
Dia menambahkan dengan hutan tropis seluas 125 juta hektare, Indonesia diperkirakan mampu menyerap 25 miliar ton karbon. Belum lagi adanya hutan bakau dan gambut, sehingga diperkirakan menghasilkan pendapatan senilai US$565,9 miliar dari perdagangan karbon.
“Di sinilah Indonesia dapat melangkah dan memanfaatkan keunggulannya sebagai pemimpin untuk menggunakan inisiatif bursa karbon dalam memberikan alternatif pembiayaan bagi sektor riil,” kata Mahendra.
Baca Juga
Untuk mendukung peluang itu, Mahendra menyatakan dibutuhkan kerangka regulasi yang secara jelas mengatur kewenangan dan pengoperasian bursa karbon, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.
“Kita juga harus memastikan perangkat infrastruktur tidak hanya fit tetapi juga lengkap mulai dari infrastruktur primer, sekunder dan pasar, sehingga dapat mendukung beroperasinya bursa karbon, serta mekanisme pengawasan yang sesuai untuk pasar karbon agar selaras dengan target nasional yang ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution [NDC],” tuturnya.
OJK berharap regulasi payung hukum mengenai otoritas penyelenggaraan dan operasional perdagangan karbon dapat segera diterbitkan. Hal ini supaya mempercepat tujuan pencapaian NDC Indonesia serta target implementasi net zero emission pada 2060.
Sementara itu, harga karbon menjadi pembahasan yang cukup alot dalam forum menteri keuangan G20, karena adanya perbedaan harga di setiap negara atas satu komoditas yang sama. Pengembangan pasar karbon yang sangat kompleks menjadi tantangan dalam upaya mengatasi krisis iklim.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pengurangan emisi karbon bukan hanya menjadi tanggung jawab setiap negara, tetapi harus menjadi upaya kolektif karena manfaat dan dampaknya akan terasa secara global. Oleh karena itu, pengurangan emisi karbon selalu menjadi isu dalam berbagai pertemuan internasional.
Dalam pertemuan G20 di Bali, para menteri keuangan turut mengangkat isu itu, terutama mengenai besaran tarif yang adil (fair) untuk karbon dalam konteks pasar karbon secara global. Saat ini setiap negara mematok harga karbon masing-masing sehingga menimbulkan perdebatan.
