Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Erick Thohir Gandeng KPK, Bersih-bersih Dana Pensiun Bermasalah

Menteri BUMN Erick Thohir akan bertemu dengan Ketua KPK untuk melakukan pembersihan dana pensiun bermasalah
Karyawati beraktivitas di kantor Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Bisnis/Suselo Jati
Karyawati beraktivitas di kantor Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Bisnis/Suselo Jati

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan bersih-bersih dana pensiun BUMN. Sebagaimana diketahui 65 pesen dana pensiun perusahaan pelat merah dalam kondisi memprihatinkan.

Erick mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Ketua KPK Firli Bahuri untuk melakukan investigasi audit terhadap perusahaan dana pensiun BUMN yang dalam kondisi tidak baik.

“Rencananya minggu depan saya bersama dengan ketua KPK akan bertemu untuk membahas masalah dana pensiun ini. Sejauh ini kami mendata ada 35 persen dalam kondisi baik dan 65 persen dalam kondisi prihatin. Saya mau bersih-bersih ini,”ujar Erick dalam konferensi pers, Senin (2/1/2023).

Adapun untuk detil 65 persen dana pensiun yang bermasalah Erick belum bisa menyampaikan secara rinci karena saat ini masih dalam proses due diligence, dan diperkirakan akan selesai pada akhir Januari 2023.

“Kami ingin memperbaiki kondisi dana pensiun BUMN. Jangan sampai nani cuman pindah buku saja, perusahaan BUMN sehat tapi ketika dipindah bukukan, asetnya dijual,” ujar Erick.

Perlu diketahui, sebelumnya Erick menyampaikan hasil dari studi banding dengan BUMN di Singapura dan Kanada, salah satu yang perlu diperbaiki di BUMN adalah dana pensiun.

"Perbaikan dana pensiun BUMN, concern jangan sampai terjadi lagi seperti pembukaan kasus Jiwasraya dan Asabri, di dana pensiun bumn, jika tidak dirapikan," jelasnya dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR.

Dia menegaskan masing-masing BUMN diperbolehkan memiliki dana pensiunnya sendiri. 

"Kami perbaiki jangan sampai pensiunan pegawai BUMN jadi masalah ke depan, jangan sampai aset BUMN yang tadi di sana hilang dan tidak dimaksimalkan," terangnya.

Sebagai informasi saat ini masing-masing perusahaan BUMN mengelola dana pensiunnya masing-masing dan dikelola oleh pensiunan. Erick menegaskan ingin dapat kepastian pensiunan ini melakukan pengelolaan yang profesional. Dengan begitu, kasus Jiwasraya dan Asabri terkait penyelewengan penempatan investasi tidak berulang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper