Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah secara resmi merilis kartu kredit pemerintah pada kemarin Senin (8/5/2023). Kartu kredit ini dinilai akan menguntungkan bank.
Executive Director Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan melalui kartu kredit tersebut, pemerintah akan membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menggunakan skema pembayaran yang ditunda sebagaimana kartu kredit pribadi. Pemerintah akan ditalangi terlebih dahulu oleh bank, setelah beberapa waktu baru dibayar oleh pemerintah.
Berdasarkan ketentuannya, kartu kredit pemerintah memang merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN. Kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit.
Kemudian, satuan kerja dalam hal in unit di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pelunasan.
Pada Agustus tahun lalu, kartu kredit pemerintah tahap awal atau dengan menggunakan sistem transaksi online sudah diluncurkan. Pada saat itu, bank penerbit kartu kredit pemerintah adalah himpunan bank milik negara atau Himbara, yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI). Penerbitan kartu kredit pemerintah kemudian diperluas ke bank pembangunan daerah (BPD) secara bertahap.
BI kemudian telah meluncurkan kartu kredit pemerintah secara fisik menggunakan gerbang pembayaran nasional (GPN).
Baca Juga
"Tentu saja hal ini akan berdampak positif bagi bank penerbit, karena transaksi kartu kredit bisa melonjak naik. Industri perbankan akan diuntungkan," kata Piter kepada Bisnis, pada Selasa (9/5/2023).
Selain dalam hal peningkatan transaksi, kartu kredit pemerintah juga mendorong transparansi keuangan. "Ini karena semua transaksi menjadi tercatat di sistem perbankan. Lebih mudah ditelusuri dan transparan. Aliran uang melalui perbankan pasti terekam jelas dan juga diawasi PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]," ujar Piter.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan implementasi kartu kredit pemerintah dapat meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai, serta mengurangi idle cash.
“Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas,” katanya.
Gubernur BI Perry Warjiyo telah menuturkan kartu kredit pemerintah itu nantinya akan efektif digunakan oleh pemerintah pusat, kementerian, hingga pemerintah daerah dengan biaya transaksi 0 persen.
"Transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah sekarang sudah menggunakan kartu domestik, dengan biaya yang 0 persen untuk pemerintah dam juga biaya untuk merchant lebih efisien," kata Perry dalam agenda Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, (FEKDI02023), Senin (8/5/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
