Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa realisasi penerapan skema kredit mikro 0 persen masih perlu dilakukan pendalaman.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menuturkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian dan koordinasi lanjutan bersama dengan Kementerian BUMN.
Pasalnya, Dian menilai industri perbankan memerlukan return atau bunga untuk mendapatkan keuntungan untuk mampu terus memacu bisnisnya.
"Bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kembali dalam kredit atau pembiayaan dengan bunga atau return tertentu," jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (9/6/2023).
Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada awal tahun lalu mengusulkan pemberian bunga kredit 0 persen bagi pelaku usaha mikro.
Kala itu, Erick mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Bahkan, dia berujar bahwa usulan tersebut juga telah mengantongi dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.
Bukan tanpa alasan, usulan tersebut disampaikan Erick untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM yang dinilai punya andil besar dalam menopang perekonomian nasional.
Erick menyampaikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 62,55 persen dan juga menyumbang serapan tenaga kerja hingga 97,22 persen.
Menanggapi hal tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebagai bank pelat merah yang memiliki spesifikasi khusus memberikan pendanaan pada pelaku mikro sebelumnya menilai bahwa diskusi lanjutan masih perlu dilakukan untuk membahas mengenai model bisnis yang cocok.
"Kami diskusi terus, dengan Menteri BUMN, Gubernur Bank Indonesia (BI), mudah-mudahan program ini bisa terealisasi," ujar Direktur Bisnis Mikro BRI Supari.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Okki Rushartomo Budiprabowo memastikan bahwa pihaknya mendukung rencana pemerintah itu dalam memajukan UMKM melalui KUR. Akan tetapi, perlu langkah konkret dalam memitigasi risiko dari pemberian kredit tanpa bunga tersebut.
“BNI menilai perlu disiapkan langkah-langkah preventif untuk memitigasi risiko kredit dengan pemberian kredit yang selektif dan tepat,” ujarnya.
