Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Mega Syariah menanggapi wacana hapus buku dan hapus tagih kredit macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Risk Management Division Head Rundi Dhema Perkasa menyebut saat ini Bank Mega Syariah (BMS) telah memiliki ketentuan terkait hapus buku dan hapus tagih pembiayaan.
Pelaksanaannya pun mempertimbangkan berbagai aspek. Terutama terkait dengan tingkat kesehatan bank. Kebijakan hapus buku dan hapus tagih juga diputuskan pada level tertinggi dalam organisasi sesuai tata kelola perusahaan.
“Terkait penghapus bukuan dan penghapus tagihan untuk pembiayaan UMKM, BMS senantiasa menyambut baik adanya perubahan ketentuan tersebut, terutama bila dilakukan untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia,” ujarnya pada Bisnis, Senin (24/7/2023).
Menurutnya secara internal, Bank Mega Syariah akan mengadopsi perubahan ketentuan dengan mempertimbangkan risk appetite yang dimiliki. Perubahan ketentuan tidak mengubah proses pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih yang tetap dilakukan secara selektif.
Sebagai informasi, posisi Non Performing Financing (NPF) BMS per Juni 2023 sebesar 1,06 persen.
Baca Juga
Menurut Rundi, rendahnya NPF tersebut, pihaknya menilai hapus buku dan hapus tagih yang akan dilakukan juga tetap rendah, sehingga tingkat rentabilitas BMS tetap terjaga sesuai rencana bisnis bank.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah tengah menyusun aturan turunan dari UU Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur hapus buku dan hapus tagih kredit macet bagi UMKM.
Adapun Pasal 250 Bab XIX UU PPSK mengatur bahwa kredit macet bank dan non-bank BUMN kepada UMKM dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada sektor tersebut.
Airlangga menjelaskan saat ini terdapat sebanyak 912.259 debitur UMKM yang masuk dalam kategori kolektibilitas 2 atau sedang dipantau.
Selanjutnya terdapat 246.324 debitur yang sudah masuk dalam kategori kolektibilitas 5 atau macet. Meski demikian, tidak dijelaskan besaran kredit macet kelompok UMKM ini.
