Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Taktik Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Jaga NPL di Level Terendah

Direktur Utama PIP Ismed Saputra mengatakan rasio NPL yang dimiliki PIP terjaga di level 0,1 persen.
Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Ismed Saputra./Bisnis - Pernita Hestin Untari.
Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Ismed Saputra./Bisnis - Pernita Hestin Untari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Investasi Pemerintah (PIP) berupaya menjaga rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) di level terendah.

Direktur Utama PIP Ismed Saputra mengatakan, per 29 Agustus 2023 rasio NPL yang dimiliki PIP terjaga di level 0,1 persen.

“NPL kami termasuk rendah karena di dalam penyaluran kami bekerja sama dengan lembaga keuangan bukan bank [LKBB], koperasi, terus ada BUMN, lembaga keuangan mikro dan memang risiko itu di-sharing,” ujar Ismed saat ditemui usai acara Community Activity Hari UMKM 2023 di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Adapun, Ismed berharap rasio kredit macet PIP dapat terjaga di level terendah.

“Kalau ada yang macet nanti masih tanggungan dari LKBB yang menyalurkan,” ungkapnya.

Sementara itu, apabila ditilik dalam kurun tujuh tahun terakhir, tepatnya pada 2017–2022, rasio NPL Pusat Investasi Pemerintah (PIP) berada di bawah satu persen.

Perinciannya, NPL PIP pada 2017–2019 berada di level 0 persen, sebesar 0,03 persen pada 2020, lalu sebesar 0,03 persen pada 2021, dan 0 persen pada posisi 2022.

Selain menyalurkan pembiayaan ultra mikro (UMi), PIP juga mendorong kelembagaan LKBB (LKM dan koperasi) untuk melakukan pendampingan sebagai bentuk pengembangan usaha mikro.

“Karena UMKM mikro ini kalau tidak ada pendampingan, sakit saja bisa nggak bayar, makanya lembaga-lembaga itu kami dorong untuk pendampingan,” ujarnya.

Ismed menuturkan pendampingan tersebut dilakukan pada aspek pemenuhan legalitas, peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk.

“Pendampingan pelaku usaha ultra mikro oleh penyalur melalui pemberian motivasi usaha, konsultasi terkait usaha, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan terhadap debitur, dan bentuk lainnya,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper