Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perbankan Diminta Lebih Aktif Biayai Proyek Hijau, Tak Hanya Kejar Cuan

Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa perbankan Indonesia saat ini masih berorientasi hanya untuk keuntungan.
Pembangkit listrik tenaga bayu./Istimewa
Pembangkit listrik tenaga bayu./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut sektor perbankan seharusnya dapat berperan lebih besar dalam penyaluran kredit bagi pekerjaan atau proyek hijau di Indonesia.

Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa perbankan Indonesia saat ini masih berorientasi hanya untuk keuntungan.

Hal ini membuat belum banyaknya perbankan yang mengucurkan pembiayaan bagi proyek hijau, seperti bangunan hijau, lahan hijau, jalan tol hijau, dan proyek lainnya.

"Seperti yang saya bilang, kita masih suka untung saja, belum berpikir jangka panjang," kata Purbaya saat ditemui di Westin Hotel, Rabu (27/9/2023).

Purbaya melihat bahwa pembiayaan hijau di Indonesia oleh perbankan saat ini masih berada di kisaran ratusan triliun rupiah. Padahal, total penyaluran kredit perbankan mencapai ribuan triliun.

Atas dasar itu, dirinya melihat perlu adanya peran aktif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit bagi proyek hijau.

"Mungkin sudah dimulai, tapi belum signifikan sekali itu kredit yang berhubungan dengan hijau. OJK harus berperan lebih agresif lagi, kalau LPS hanya doakan saja karena kita di belakang," ujarnya.

Tak hanya perbankan, dirinya melihat perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini masih profit oriented. Meski wajar, namun Purbaya menyarankan agar pengusaha mulai memikirkan ide investasi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Purbaya mengakui bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk mendorong perbankan masuk ke pembiayaan hijau. Karena saat ini LPS hanya melakukan investasi pada proyek yang berorientasi hijau, misalnya pembelian greenbond yang diterbitkan pemerintah.

Salah satu investasi hijau yang dilakukan oleh LPS ialah penanaman mangrove di atas lahan seluas 100 hektare. Namun sampai saat ini masih terkendala pada pemilihan lahan.

"Di kami uangnya siap, tapi pemerintahnya belum terlalu siap. Jadi siapa yang ngerjain, ngerjain apa, akhirnya dilempar ke sana sini," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper