Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mualamat Tbk. akan melakukan penggabungan saham alias reverse stock split dengan rasio 3:2. Dengan kebijakan ini. tiga saham lama Bank Muamalat milik investor akan diganti menjadi dua saham baru dengan nominal yang disesuaikan.
Rencana mengurangi saham Bank Muamalat yang diterbitkan ini, perseroan akan lebih dulu menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Rapar pemegang saham untuk persetujuan penggabungan saham ini rencanananya diselenggarakan pada 13 November 2023. Sedangkan pelaksanaan penukaran SKS saham hasil Penggabungan Saham direncanakan pada 16 November 2023.
Manajemen Bank Muamalat menjelaskan penggabungan saham dilaksanakan perseroan sebagai pemenuhan ketentuan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesa, yang tertuang Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) No. KEP-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
“Dengan Penggabungan Saham, membuat jumlah saham yang diterbitkan dan disetor turun dari 50.017.741.442 saham menjadi 33.345.160.961 saham,” tulis manajemen yang dikutip Bisnis, Kamis (5/10/2023).
Secara rinci, dengan rasio tersebut, maka nilai nominal seri A mengalami perubahan dari Rp200 per saham menjadi Rp300 per saham. Lalu, Seri B dari Rp100 per saham menjadi Rp150 per saham, serta Seri C dari Rp30 per saham menjadi Rp45 per saham.
Nantinya, penggabungan Saham ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, termasuk POJK No. 15/2022 serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang salah satunya mengatur bahwa Penggabungan Saham harus memperoleh persetujuan dari RUPS.
Baca Juga
Perseroan akan menunjuk Pembeli Siaga untuk melakukan pengambilalihan saham pecahan. Sebagai penjelasan, akibat nominal ganjil, maka akan terdapat jumlah saham sisa dalam pecahan. Nantinya pembeli siaga akan menyerap seluruh saham dalam nilai pecagan tersebutsesuai dengan tata cara yang akan diumumkan Perseroan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS.
