Bisnis.com, DEPOK - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menjadi salah satu pembicara penting dalam The 8th InaHEA Biennial Scientific Meeting (BSM) di Universitas Indonesia, Jumat (27/10). Tema besar acara ini adalah "Transformasi Sistem Kesehatan: Transisi Demografi dan Tantangan Ekonomi," yang menjadi konteks penting bagi pengembangan dan peningkatan sistem kesehatan nasional.
Ghufron mengatakan bahwa perhatian terhadap sistem kesehatan nasional menjadi semakin jelas dengan pertumbuhan peserta JKN yang terus meningkat. Per 1 Oktober 2023, jumlah peserta JKN telah mencapai angka luar biasa, dengan lebih dari 264 juta peserta. Dengan semakin meningkatnya jumlah peserta ini, tidak dapat dipungkiri bahwa akses pada pelayanan kesehatan juga akan mengalami peningkatan yang signifikan.
"Dalam tahun 2023 ini, terlihat tren angka utilisasi yang terus meningkat. Diperkirakan pengeluaran BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan akan mencapai 30 triliun rupiah. Ini mencerminkan betapa pentingnya Program JKN dalam mendukung akses masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas," terang Ghufron.
Ditambahkan oleh Ghufron, pada tahun 2022 lalu, terdapat 502,9 juta pemanfaatan layanan kesehatan melalui Program JKN. Ini setara dengan lebih dari 1,4 juta pemanfaatan layanan kesehatan setiap harinya. Angka ini mencerminkan besarnya tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat Indonesia.
"Bahkan sampai saat ini, BPJS Kesehatan telah menjalin kerjasama dengan 23.592 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk puskesmas, klinik, dan dokter praktik perorangan. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan 3.004 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), seperti rumah sakit dan klinik utama," ungkap Ghufron.
Hal tersebut mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan dalam menyediakan akses yang lebih luas dan beragam kepada peserta JKN. BPJS Kesehatan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
"Tak hanya itu, sekarang ini BPJS Kesehatan sudah tidak defisit dan tanpa hutang ke fasilitas kesehatan. Bahkan, saat ini BPJS Kesehatan memberikan uang muka kepada rumah sakit yang memiliki kinerja yang bagus, serta meningkatkan tarif kapitasi ke FKTP, yang akan memberikan insentif kepada penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan," tambah Ghufron.
Tahun ini, BPJS Kesehatan fokus pada Transformasi Mutu Layanan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah penyediaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui program Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Hal ini akan membantu masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke pelayanan kesehatan.
"Harapannya melalui Program DBTFMS ini masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapatkan pelayanan yang lebih mudah. Jadi tidak ada lagi cerita masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan," jelas Ghufron.
Selain itu BPJS Kesehatan juga memiliki jutaan data yang sangat berharga. Dengan potensi data yang begitu besar ini, diharapkan data ini dapat digunakan oleh kalangan akademisi, praktisi, maupun mahasiswa untuk dianalisa. Data ini dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan kesehatan dalam rangka memajukan Program JKN.
"Langkah ini mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan dalam menjaga kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Dengan jumlah peserta yang terus bertambah dan tantangan yang dihadapi juga semakin besar, maka melalui inovasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait, Program JKN dapat terus memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara," tutup Ghufron.
