Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta semua penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bisa dilakukan tanpa agunan. Bahkan, dirinya mendorong regulator Tanah Air agar merealisasikannya.
Lebih lanjut, hal ini dilakukan, lantaran tidak semua UMKM memiliki aset agunan dan kolatoral. "Sehingga, prospek itu harus dilihat, jangan hanya agunan nya saja tapi juga prospeknya," tuturnya dalam pembukaan Brilianpreneur, Kamis (7/12/2023).
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan untuk kebijakan ke depan, pihaknya sedang mendiskusikan dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan hingga Kemenkop UKM.
"Kami [masih terus kaji] dari sisi penjaminan. Agunan ini kan bisa dikurangi kalau penjaminannya makin kuat. Nah, ini sedang kita ajukan supaya penjaminan ke depan lebih luas dan size-nya lebih besar agar nasabah makin banyak masuk ke sistem KUR dan ultra mikro," ujarnya pada awak media di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Serupa dengan sang Wamen BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir pun menyebut bahwa syarat dihapus tidaknya agunan bukanlah kewenangan BUMN. Pihaknya hanya membantu untuk menyampaikan kebijakan yang ada hingga memonitoring.
"Bahkan, sebenarnya bukannya tugas kita juga untuk membuka akses pasar [UMKM]," imbuhnya.
Baca Juga
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) pun menyebut bawa KUR sampai dengan Rp100 juta sudah tanpa jaminan. Apabila bank minta jaminan, maka bisa dipastikan bakal mendapat penalti.
"Kalau begitu bagaimana caranya? Ya diperbanyak aja KUR di bawah Rp100 juta, supaya semuanya nanti semua tanpa jaminan, karena kebijakannya sudah ada," ungkapnya.
Sementara itu, sebelumnya wacana soal pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menggunakan sistem credit scoring atau skor kredit sempat bergulir. Hal ini lantaran, skor kredit cocok untuk diterapkan di Indonesia mengingat terdapat banyak pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk dunia usaha, biasanya belum memiliki aset, kolateral, hingga agunan.
EVP Corporate Communication & Responsibility BCA Hera F. Haryn menyebut hal tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM.
“Credit scoring senantiasa diterapkan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (1/09/2023).
Ke depan, BCA berkomitmen untuk mengoptimalkan channel penyaluran perseroan, digitalisasi, serta optimalisasi rantai pasok buyer atau mitra.
“BCA terus mengembangkan infrastruktur penyaluran KUR dengan adanya webform pengajuan KUR, end to end pengolahan KUR Tanpa Agunan via platform digital, serta otomasi beberapa laporan serta data untuk internal dan eksternal,” jelasnya.
Di sisi lain, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyebutkan perseroan bakal mengandalkan credit scoring agar UMKM tak perlu lagi kesulitan menjaminkan asetnya.
Direktur Hubungan Kelembagaan Rohan Hafas mengatakan kolateral memang kerap kali menjadi penghambat UMKM dalam meraup kredit dari bank. Oleh karena itu, perseroan pun mengandalkan analisis menggunakan sistem digital berupa database dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM.
"Credit scoring akan berjalan," tuturnya dalam forum bisnis di Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) pada Kamis (31/8/2023).
Melalui credit scoring tersebut, data transaksi UMKM akan terlihat sebagai penentu penyaluran kredit. Untuk UMKM, Bank Mandiri juga mengembangkan aplikasi khusus Livin Merchant.
"Ini akan bantu sistem keuangannya [UMKM]. Dia otomatis beli ini itu tercatat dan keluar laporan keuangannya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
