Bisnis.com, JAKARTA-- Pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh perusahaan multifinance atau perusahaan pembiayaan makin menyusut menuju akhir 2024 ini.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 turun 88,41% year-on-year (YoY) menjadi sebesar Rp11,71 triliun, dibanding dengan Rp101,19 triliun pada Mei 2023.
Pada 2023, rata-rata setiap bulannya pembiayaan infrastruktur mencatatkan angka tiga digit, sedangkan di 2024 ini hanya menjadi dua digit.
Bila dihitung rata-ratanya, pada periode Januari-Mei 2023 pembiayaan infrastruktur mencapai Rp101,15 triliun. Sedangkan, pada Januari-Mei 2024 rata-rata hanya Rp11,58 triliun.
Menanggapi tren tersebut, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ketidakpastian politik anggaran pemerintahan di era Prabowo-Gibran nantinya akan menjadi isu bagi developer infrastruktur di Indonesia.
"Jokowi memang sangat heavy terhadap pembangunan infrastruktur di mana pembangunannya sangat masif. Namun arah kebijakan bisa saja berubah di bawah pemerintahan baru di mana Prabowo juga lebih menekankan pada pembangunan SDM," kata Huda kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).
Baca Juga
Huda mengatakan, Prabowo sering menekankan fokus program pemerintah pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya program Makan Bergizi Gratis.
Dia juga menilai program pembangunan infrastuktur akan menjadi prioritas ke sekian. Contohnya, anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam RAPBN 2025 ditetapkan hanya Rp143,1 miliar. Padahal dalam APBN 2024 anggaran untuk megaproyek tersebut menyentuh Rp42,5 triliun.
"Saya rasa ke depan juga masih jadi tanda tanya besar apakah Prabowo akan melanjutkan infrastruktur Jokowi atau beralih ke fokus pangan. Saya rasa Prabowo akan menuntaskan janji politiknya terlebih dahulu, yaitu tentang pangan," tandasnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Intitute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin mengatakan saat ini pembiayaan infrastruktur masih dominan didanai dari kredit perbankan yang mana hal itu merupakan sumber pendanaan jangka pendek.
Dibandingkan dengan pembiayaan dari perbankan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyaluran kredit perbankan untuk sektor konstruksi pada Mei 2024 mencapai Rp240,87 triliun, naik 0,20% yoy dibanding Mei 2023 sebesar Rp240,37 triliun.
"Seharusnya pembiayaan infrastruktur lebih banyak di-drive sumber pendaaan jangka panjang karena payback periode project infrastruktur jangka panjang," kata Esther.
