Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga keuangan mikro (LKM) menjadi pembiayaan alternatif bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Lapisan masyarakat ini mayoritas biasanya berada di pelosok desa-desa.
Peneliti Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai pembiayaan alternatif dari lembaga keuangan mikro (LKM) memegang peran vital sebagai penggerak ekonomi di level desa hingga tingkat kecamatan.
"Jika dibandingkan dengan layanan keuangan non-bank seperti peer-to-peer lending [P2P lending], saya menyadari bahwa LKM memiliki beberapa keunggulan yang tak tergantikan," kata Yusuf kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024).
Keunggulan LKM dibanding P2P lending menurut Yusuf adalah adanya kehadiran fisik di tengah masyarakat desa yang memungkinkan adanya interaksi langsung dan pembinaan yang intensif kepada nasabah.
Selain itu, pengelola LKM yang berasal dari komunitas setempat dianggap lebih memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal.
"Keunggulan lainnya, prosedur yang lebih sederhana membuat layanan LKM lebih mudah diakses oleh masyarakat pedesaan yang belum terbiasa dengan teknologi digital," kata Yusuf.
Meski punya peran strategis, Yusuf melihat masih banyak tantangan yang dihadapi LKM di Indonesia. Dari sisi tata kelola, kredit bermasalah atau rasio nonperforming loan (NPL) pada LKM masih tinggi. Rasio NPL LKM dari 2019 hingga 2023 selalu di atas batas maksimum peraturan OJK yaitu sebesar 10%.
Selain itu, borosnya operasional LKM juga menjadi tantangan di mana hal itu ditunjukkan dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang masih tinggi.
"Saya melihat perlunya pembenahan internal di tubuh LKM. Penguatan sistem manajemen risiko untuk menekan angka kredit bermasalah [NPL], digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia adalah langkah-langkah yang harus dilakukan," kata Yusuf.
Peran LKM dalam pembiayaan masyarakat desa juga terganjal sebarannya yang cenderung tidak merata dan lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bahkan, tidak seluruh provinsi di Indonesia memiliki LKM. Saat ini, terdapat 15 provinsi di Indonesia yang tidak memiliki LKM seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur.
Solusinya, Yusuf menilai insentif untuk mendorong ekspansi LKM ke wilayah yang belum terlayani juga menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Untuk memastikan keberlangsungan dan penguatan ekosistem keuangan mikro yang lebih kuat, Yusuf juga menilai perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara pemeritah, LKM hingga pemangku kepentingan lainnya.
"Kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan, adopsi teknologi melalui kolaborasi dengan fintech, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah langkah-langkah strategis yang harus dilakukan bersama," pungkasnya.
