Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kesiapan perbankan nasional dalam membayar premi program restrukturisasi perbankan (PRP) ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai tahun ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut bahwa proses kajian, koordinasi, hingga persiapan atas ketentuan terhadap perbankan ini telah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama.
“Maka dapat diestimasikan pemenuhan atas premi tidak sepenuhnya mempengaruhi kinerja operasional maupun rentabilitas pada perbankan,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Selasa (28/1/2025).
Oleh karenanya, Dian menganggap bahwa secara umum perbankan juga telah memperoleh informasi dan pemahaman yang memadai terkait implementasi kewajiban ini.
Pihaknya berharap agar pemenuhan program ini dapat mewujudkan sistem ketahanan keuangan yang lebih kuat bagi industri perbankan Tanah Air pada masa mendatang.
Di sisi lain, LPS juga memastikan bahwa pembayaran premi PRP yang berlaku mulai tahun ini tidak akan mempengaruhi kinerja bank.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa periode pembayaran premi itu sebanyak dua kali dalam setahun, yakni periode Januari-Juni dan Juli-Desember.
“Tidak [berpengaruh], kan jumlahnya cukup kecil. Kalau kita hitung, selama setahun kira-kira [bank membayar] hanya sekitar Rp1 triliun dari dua periode tadi,” katanya menjawab pertanyaan Bisnis di kantor LPS, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Program Restrukturisasi Perbankan adalah program yang diselenggarakan oleh LPS Simpanan untuk menangani permasalahan perbankan yang dapat membahayakan perekonomian nasional. LPS bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban dalam penyelenggaraan yang diperoleh atau berasal dari program itu.
Purbaya menjelaskan, besaran pungutan itu jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang harus dibayar bank dalam premi penjaminan simpanan. Sebagai catatan, premi penjaminan untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode.
Dengan demikian, dia menilai bahwa premi PRP merupakan salah satu upaya untuk menjaga stabilitas keuangan Tanah Air, khususnya bagi sektor perbankan.
“Jadi, tambahan PRP itu relatif kecil untuk jaminan keamanan perbankan kita yang besar ke depan. Saya pikir ini investasi yang amat baik untuk negara,” tuturnya.
