Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia tercatat telah mengantongi obligasi pemerintah alias Surat Berharga Negara/SBN senilai Rp96,41 triliun pada periode sepanjang tahun ini hingga 20 Mei 2025, demi menjaga kecukupan likuiditas perbankan.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan pembelian tersebut dilakukan melalui pasar sekunder sejumlah Rp64,99 triliun. Sementara sisanya berasal dari pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, senilai Rp31,42 triliun.
Perry menekankan bahwa pembelian ini dalam rangka menjaga likuiditas untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini bergerak cenderung menguat.
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Kamis (22/5/2025).
Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada Mei 2025 (hingga 20 Mei 2025) menguat sebesar 1,13% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir April 2025.
Pada pembukaan pasar hari ini, rupiah menguat 0,56% ke Rp16.306 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS stagnan dan cenderung melemah ke level 99,55.
Baca Juga
Selain menjaga rupiah, pembelian SBN menjadi salah satu strategi operasi moneter pro-market dilakukan untuk memperkuat ekspansi likuiditas kebijakan moneter.
Pasalnya, BI mengeluarkan perluasan kebijakan likuiditas usai menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate berupa peningkatan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dari maksimum 30% menjadi 35% dari modal bank.
Alhasil, bank dapat meningkatkan sumber pendanaannya dari luar negeri sehingga penyaluran kredit dapat meningkat dan tertransmisikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Selain itu, BI juga memberikan pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 5% menjadi 4% untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 4%.
Selain itu, pelonggaran rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 3,5% menjadi 2,5% untuk Bank Umum Syariah (BUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%.
Penurunan ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2025.
Melihat posisi sampai Mei dengan total pembelian mencapai Rp96,41 triliun, lebih tinggi Rp15,43 triliun dari bulan lalu, artinya jatah BI membeli SBN tersisa Rp53,59 triliun sampai akhir tahun.
Adapun, BI sendiri telah merencanakan untuk membeli SBN pada tahun ini sekitar Rp150 triliun bahkan lebih—namun belum diketahui rencana lebihnya yang akan dibeli.
