Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan penjaminan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (JPAS), membukukan pertumbuhan aset sebesar 20,5% secara tahunan atau year on year hingga April 2025.
Direktur Utama JPAS Kokok Alun Akbar menjabarkan total aset yang dibukukan perusahaan per April 2025 sebesar Rp3,1 triliun.
"Dari sisi aset, posisi April 2025 secara year on year meningkat sebesar 20,5%, yakni dari Rp2,6 triliun (April 2024) menjadi Rp3,1 triliun," kata Kokok kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).
Kinerja positif perusahaan tersebut ditorehkan ketika di saat yang sama industri penjaminan mengalami koreksi aset berturut-turut. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai aset industri perusahaan penjaminan per April 2025 terkoreksi 0,58% year on year menjadi Rp47,34 triliun.
Pada periode sebelumnya, nilai aset industri perusahaan penjaminan per Maret 2025 juga terkoreksi sebesar 0,52% yoy menjadi Rp47,12 triliun.
Kokok mengatakan pertumbuhan aset perusahaan pada periode tersebut didorong oleh laba yang dibukukan perusahaan.
Baca Juga
"Kenaikan tersebut berasal dari pertumbuhan organik perusahaan, yaitu dari laba yang diperoleh perusahaan berkat keberhasilan dalam mengelola pendapatan yang diterima," ujarnya.
Sementara itu, imbal hasil jasa penjaminan (IJP) yang ditorehkan JPAS per April 2025 terkoreksi sebesar 8,9% year on year menjadi Rp227,2 miliar, dibanding IJP periode April 2024 sebesar Rp249,5 miliar.
Kinerja tersebut selaras dengan kondisi industri, di mana IJP industri perusahaan penjaminan per April 2025 juga turun 10,23% year on year menjadi Rp2,57 triliun. Pada periode sebelumnya, nilai IJP industri per Maret 2025 juga terkoreksi 2,67% year on year menjadi Rp2,09 triliun.
"Penurunan [IJP JPAS] ini masih lebih kecil dibanding penurunan di rata-rata industri penjaminan sebesar 10,23%," tegasnya.
Kokok juga menjelaskan penurunan IJP tersebut disebabkan karena pada triwulan I 2025 perusahaan lebih fokus kepada menjaga kualitas aset dan melakukan ekspansi di target pasar yang memiliki risiko rendah.
"Fokus tersebut dilakukan sebagai antisipasi dampak Covid-19 dan kondisi makroekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih," pungkasnya.
