Bisnis.com, JAKARTA – Kredit macet atau nonperforming loan (NPL) kredit pemilikan rumah (KPR) meningkat signifikan dalam periode Januari-Mei 2025. Peningkatan kredit macet ini berimbas menekan profit lini bisnis asuransi yang memberikan proteksi KPR, yaitu asuransi jiwa kredit dan asuransi kebakaran/properti rumah KPR.
Dody Achmad Sudiyar, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia (Asei), mencatat untuk asuransi umum, klaim asuransi properti/kebakaran KPR hanya naik tipis dibanding klaim asuransi jiwa kredit. Namun, kondisi itu sama-sama berimbas pada bisnis asuransi.
"Tren ini menegaskan bahwa profitabilitas lini asuransi KPR tertekan, dengan tekanan terbesar datang dari kenaikan klaim akibat gagal bayar debitur rumah tangga," kata Dody kepada Bisnis, Senin (21/7/2025).
Dody menjabarkan ada dua penyebab risiko dalam asuransi kredit KPR yang berujung pada kegagalan bayar debitur kepada bank. Untuk asuransi umum, faktor melemahnya atau hilangnya sumber pendapatan bisa menjadi pemicu gagal bayar. "Ini bisa disebabkan karena PHK atau kegiatan usaha debitur tertekan dan tidak mendapatkan profit yang cukup," ujarnya.
Sementara, untuk asuransi jiwa gagal bayar KPR disebabkan oleh meninggalnya debitur. Berdasarkan data, NPL KPR rumah tangga per Mei 2025 tembus 3,17%, memburuk dibanding akhir 2024 pada level 2,61%. Bahkan, NPL KPR rumah tangga ini menjadi rekor terburuk dalam empat tahun terakhir, lebih buruk dibanding masa pandemi Covid-19 pada 2020 yang sebesar 2,65%.
Dalam hubungan asuransi dengan pihak bank sebagai penyalur KPR, Dody menjelaskan langkah mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank adalah dengan proteksi kreditnya melalui asuransi kredit, yang polisnya diterbitkan oleh perusahaan asuransi.
Baca Juga
Dengan NPL KPR yang makin tinggi, Dody mengatakan risk appetite perusahaan asuransi terhadap program KPR pemerintah menjadi selektif dan adaptif, dan mengikuti dinamika risiko makro ekonomi dan kualitas kredit sektor perumahan.
"Dengan meningkatnya NPL KPR rumah tangga menjadi 3,17% per Mei 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian signifikan terhadap parameter underwriting dan penilaian risiko," tegasnya.
Meski pemberian proteksi KPR bagi asuransi menghadapi tantangan, Dody melihat bahwa program KPR dari pemerintah tetap menjadi kebutuhan mendasar khususnya bagi masyarakat rentan.
"Program KPR pemerintah ini merupakan prioritas karena aspek sosial dan ekonomi strategisnya, namun pendekatan mitigasi risikonya akan lebih konservatif, terutama pada segmen-segmen dengan riwayat pembayaran yang rentan. Misalnya pekerja sektor informal dan non-fixed income," pungkasnya.
.jpg?w=300&h=221)
