Bisnis.com, JAKARTA - Sempat beredar informasi bahwa masalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Pasalnya bank tersebut bernilai sejarah sebagai bank syariah pertama di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Jokowi merupakan ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Komite ini berdiri pada 3 November 2016 lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2016.
Oleh sebab itu, ada kabar anggota Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila KH Ma'ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat dan Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, diminta untuk mengatasi masalah tersebut.
Namun, saat ditemui Bisnis, KH Ma'ruf menepis ada atensi khusus terkait dengan Bank Muamalat. "Belum ada arahan dari presiden. Yang jelas investor kami suruh masuk. Siapa yang berminat [akan] diseleksi," katanya di Jakarta, Rabu (24/1/2018).
Seperti diketahui, PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) merupakan pihak yang paling serius ingin mengakuisisi Muamalat. Namun, Ma'ruf mengatakan bahwa peminat saham Bank Muamalat bukan hanya PADI.
Dia mengungkapkan bahwa kemungkinan akan ada investor lain yang mau masuk.
Berdasarkan informasi yang dia peroleh, banyak investor swasta nasional yang telah menyatakan ketertarikannya membeli saham Muamalat.
"Justru yang saya dengar dari swasta lokal. Tapi persisnya belum tahun berapa," imbuhnya.
PADI sendiri telah menandatangani perjanjian pengambilan saham dalam Bank Muamalat sebesar 51% atau setara Rp4,5 triliun. PADI bertindak sebagai pembeli siaga dalam rangka penerbitan saham baru melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue.
Muamalat adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada 1991 yang diprakarsai oleh MUI dan Pemerintah Indonesia. Muamalat resmi beroperasi pada 1992.
Namun, dalam 2 tahun terakhir Bank Muamalat menghadapi masalah permodalan, karena pemegang saham eksisting enggan menyuntikan dana seiring dengan penurunan kualitas aset karena kredit bermasalah.
BACA: Akuisisi Bank Muamalat, Minna Padi Setor Rp1,7 Triliun
