Bisnis.com, JAKARTA — Kuota kredit pemilikan rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah habis. Kini bank menyiapkan sejumlah strategi untuk memberikan KPR murah yang permintaannya cukup tinggi.
Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Budi Satria menyampaikan, untuk mengantisipasi agar KPR subsidi tetap berjalan, perseroan akan mengandalkan skema baru, yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT.
BP2BT untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah dengan Bank Dunia. “BTN mendapat kuota sekitar 13.000 unit dan telah menyalurkan kredit sekitar 50 unit,” kata Budi, baru-baru ini.
Namun, imbuh Budi, KPR subsidi dengan skema BP2BT pun masih memiliki sejumlah kendala, salah satunya adalah penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF). Pasalnya, belum semua pemerintah daerah bisa mengeluarkan SLF.
BP2BT meringankan subsidi uang muka hingga 40% atau dengan jumlah maksimal Rp40 juta untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya. Tingkat bunga skema ini disesuaikan dengan suku bunga kredit di tingkat pasar.
Direktur Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Donsuwan Simatupang mengatakan bahwa perseroan juga tengah menyiapkan skema KPR bersubsidi baru jika perseroan tidak mendapat kuota FLPP tambahan.
Baca Juga
Donsuwan mengatakan bahwa perseroan memang telah mendapatkan tambahan kuota KPR FLPP 1.000 unit. Namun, kuota baru itu pun langsung habis karena permintaan yang tinggi.
Perseroan akan memberikan tenor yang lebih panjang untuk meringankan cicilan dengan skema baru ini, yang disebut FLPP+.
“Jika tidak ada tambahan kuota, kami meluncurkan produk FLPP+, katakanlah kemampuan cicilan Rp1 juta, jangka waktunya kami panjangkan agar cicilannya tetap 1 juta,” jelasnya.
Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Handayani mengatakan bahwa permintaan KPR untuk rumah subsidi cukup tinggi. Pada tahun ini, perseroan mendapatkan kuota KPR FLPP sebanyak 3.000 unit.
Perseroan juga mendapat kuota FLPP tambahan sebanyak 394 unit dan langsung ludes tak lama setelah kuota tambahan diberikan.
Oleh karena permintaan yang tinggi, perseroan berencana mengajukan kuota yang lebih besar untuk mendapatkan alokasi penyaluran KPR subsidi dari pemerintah. Menurutnya, jumlah gap kebutuhan rumah secara nasional masih cukup besar.
