KABAR PASAR 7 Oktober: Adu Strategi Himpun Dana, Beban Pemerintah Berkurang

Berita mengenai penguatan likuiditas perbankan dan kerja sama limited concession scheme menjadi sorotan edisi harian Bisnis Indonesia, Senin (7/10/2019).
Renat Sofie Andriani
Renat Sofie Andriani - Bisnis.com 07 Oktober 2019  |  08:23 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Berita mengenai penguatan likuiditas perbankan dan kerja sama limited concession scheme menjadi sorotan edisi harian Bisnis Indonesia, Senin (7/10/2019).

Berikut beberapa perincian topik utamanya:

Adu Strategi Himpun Dana. Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia sejak Juli 2019 mendorong industri perbankan untuk meracik berbagai strategi demi menjaga dana pihak ketiga tetap terparkir di bank.

Digitalisasi Produksi IKM Dipacu. Kementerian Perindustrian mendorong penggunaan teknologi digital pada proses produksi industri kecil dan menengah (IKM) untuk menciptakan efisiensi sekaligus daya saing di era Industri 4.0.

Beban Pemerintah Berkurang. Rancangan Peraturan Presiden (perpres) yang mengatur pembiayaan Limited Concession Scheme (LCS) dalam pembangunan proyek infrastruktur telah melewati tahap ratifikasi antarkementerian.

Menakar Kemampuan Johnson. Irish Backstop atau proposal yang menolak adanya batas fisik di Irlandia antara Inggris dan Uni Eropa hingga kini masih menjadi bahasan pelik untuk menyelesaikan Brexit tepat waktu.

Jalan Terjal Emerging Market. Mata uang emerging market tampak tertatih-tatih sepanjang perdagangan kuartal ketiga tahun ini. Ancaman perang mata uang dan resesi global telah membayangi pergerakan mata uang.

Wacana Perppu KPK Picu Polemik. Wacana Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi semakin menimbulkan polemik.

Bank Incar KPR Sekunder. Sejumlah bank mulai mengandalkan pasar properti sekunder sebagai penopang penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR, di tengah tren permintaan KPR yang secara umum masih lesu.

Dampak Ekonomi Harus Dikaji Tuntas. Penggabungan fungsi perdagangan luar negeri di satu kementerian sudah mendesak. Namun, pemerintah harus memastikan perubahan struktur tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama terkait dengan izin ekspor.

Pertamina Tunggu Lisensi Proyek. PT Pertamina (Persero) masih menunggu terbitnya lisensi pengembangan kilang hijau menggunakan minyak sawit mentah atau CPO di kompleks Kilang Plaju, Sumatra Selatan.

Pebisnis Truk Desak Penghapusan Subsidi. Sejumlah asosiasi pengusaha mengkhawatirkan pasokan bahan bakar minyak jenis tertentu (JBT) Solar yang tidak menentu pascapencabutan kuota oleh Badan Pengelola Hilir (BPH) Migas. Subsidi pun diminta untuk dicabut guna mendapatkan kepastian usaha angkutan barang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perbankan

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top