Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyatakana hingga saat ini belum ada koordinasi dengan pemerintah terkait rencana penempatan uang negara di empat bank pembangunan daerah (BPD).
Namun Asbanda menyambut rencana tersebut karena dianggap akan membantu bank-bank untuk meningkatkan likuiditas.
Adapun, saat ini, pemerintah baru melakukan penempatan uang negara senilai Rp30 triliun di himpunan bank milik negara yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. Penempatan uang negara tersebut digunakan untuk menyalurkan kredit ke sejumlah sektor yang menjadi target masing-masing bank di tengah pemulihan ekonomi.
Berdasarkan kabar yang beredar, ada empat BPD yang akan mendapatkan penempatan uang negara tersebut yakni BPD Jabar (Bank BJB) BPD DKI (Bank DKI), BPD Jateng (Bank Jateng), dan BPD Jatim (Bank Jatim).
Ketua Umum Asbanda Supriyatno mengatakan jika rencanya tersebut benar, maka akan mampu meningkatkan likuiditas BPD. Hanya saja, saat ini belum ada kabar lebih lanjut dari pemerintah mengenai rencana tersebut.
"Semoga berita itu benar. Hal ini akan meningkatkan likuiditas BPD. Belum, saat ini sedang kami koordinasikan," katanya kepada Bisnis, belum lama ini.
Baca Juga
Supriyatno yang juga sebagai Direktur Utama Bank Jateng mengatakan semakin besar nilai penempatan uang negara yang dilakukan akan semakin baik untuk likuiditas BPD.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diakses melalui Statistik Perbankan Indonesia (SPI), penghimpunan dana Pihak Ketiga (DPK) BPD hingga April 2020 mencapai Rp562,15 triliun atau tumbuh 2,16% dibandingkan periode sama tahun lalu (year on year/yoy) yang senilai Rp550,25 triliun.
Dari komposisi tersebut, penghimpunan DPK terbesar berasal dari simpanan berjangka dengan porsi 42,11%, kemudian giro 30,05% dan tabungan 27,85%. "Prinsipnya, lebih besar semakin baik," katanya.
