Bisnis.com, JAKARTA — Para pemegang polis saving plan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memperoleh kabar bahwa skema penyelesaian kasus asuransi tersebut akan menjadi salah satu materi yang dibahas dalam pidato Pembacaan Nota Keuangan RUU APBN oleh Presiden Joko Widodo.
Salah seorang pemegang polis saving plan, Rina, menjelaskan bahwa informasi tersebut diperoleh pemegang polis dari Mantan Kepala Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis Jiwasraya Dwi Laksito. Kabar itu pun sontak menjadi perhatian para pemegang polis.
"Jiwasraya ini akan dijelaskan skemanya [penyelesaiannya], kata Pak Dwi. Namun, dia belum mau menjelaskan secara detil seperti apa, tapi intinya tunggu pidato dan Pak Jokowi akan jelaskan soal Jiwasraya," ujar Rina dalam konferensi pers virtual Forum Korban Jiwasraya, Kamis (13/8/2020).
Pemegang polis saving plan lainnya, Mona, membenarkan adanya kabar tersebut. Dia berpandangan bahwa apa yang disampaikan Dwi kepada pemegang polis masih berupa wacana dan belum pasti, tetapi sebagian nasabah kemudian jadi menaruh harapan.
"Informasi seperti ini mungkin benar atau tidak. Kalau kami tidak percaya tapi itu dari orang Jiwasraya, tapi kalau percaya kadang meleset juga," ujar Mona dalam acara yang sama.
Bisnis mencoba menghubungi Dwi untuk meminta konfirmasi terkait pernyataan para pemegang polis tersebut. Namun, hingga tulisan ini dibuat, pertanyaan yang dikirimkan Bisnis lewat aplikasi Whatsapp hanya centang dua yang bermakna sudah dibaca.
Baca Juga
Para pemegang polis saving plan menaruh harapan kepada pemerintah agar pembayaran klaim Jiwasraya dapat segera dilakukan. Sebelum mendapatkan isu pidato Jokowi itu, para nasabah terlebih dahulu telah mengirimkan surat kepada RI 1 tersebut.
Surat itu dikirimkan oleh Forum Korban Nasabah Jiwasraya kepada Jokowi pada Selasa (4/8/2020). Surat itu pun mereka kirimkan surat serupa kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
"Kami membuat surat untuk pemerintah, sudah dikirim 4 Agustus 2020 ke Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani, dan Pak Erick Thohir. Meskipun belum terdapat respon, kami berharap surat itu bisa membuat mereka mengetahui apa yang terjadi kepada para nasabah," ujar Mona.
