Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Fintech Lending Ngeyel Tawarkan Pinjol via SMS, OJK Siapkan Sanksi Lebih Ketat

Fintech lending resmi yang berizin atau terdaftar di OJK harusnya tidak melakukan penawaran pinjaman melalui SMS.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 30 September 2020  |  23:02 WIB
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Fenomena penawaran pinjaman online (pinjol) melalui pesan singkat atau SMS, perlu ditindak lanjuti dengan edukasi kepada kedua belah pihak, baik penyelenggara maupun masyarakat.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tris Yulianta menekankan hal ini, karena sebenarnya pengiriman penawaran tanpa izin pribadi bersangkutan merupakan hal terlarang.

Hal ini tertuang dalam POJK 77 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan kata lain, fintech lending resmi yang berizin atau terdaftar di OJK harusnya tidak melakukan hal tersebut.

"Kami sudah lakukan tindakan pembinaan [buat fintech lending resmi]. Namun, masyarakat atau pemilik nomor juga harus jeli dan paham terkait izin [yang diberikan] di dalam aplikasi," jelasnya, Rabu (30/9/2020).

Tris mengungkap demi mengatasi fenomena ini OJK akan berkolaborasi dengan beberapa provider telekomunikasi dan mempersiapkan aturan dan penegakan sanksi lebih ketat bersama Satgas Waspada Investasi (SWI).

Hukumannya sampai pencabutan izin untuk fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK, sedangkan untuk fintech lending ilegal, OJK langsung blokir.

OJK pun berharap kode etik dari komite etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menerapkan code of conduct secara transparan, independen, mengenakan sanksi kepada para anggotanya yang melanggar, sesuai aturan yang ada.

Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi menanggapi bahwa anggota AFPI yang notabene terdaftar dan berizin OJK tak akan menawarkan produk atau promosi melalui pesan singkat.

Oleh sebab itu, AFPI juga akan mendorong peningkatan literasi masyarakat mengenai fenomena perizinan dalam aplikasi.

"Mengizinkan berbagai akses ke perangkat aplikasi fintech lending ilegal sangat berbahaya. Ini perlu diwaspadai, terutama karena fintech ilegal bisa mengakses seluruh kontak di handphone kita untuk melakukan penagihan," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

OJK fintech P2P lending
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top