Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pembentukan ekosistem keuangan syariah yang dapat melayani nasabah dari berskala sangat kecil sampai nasabah besar.
Dia menargetkan semua segmen dapat terlayani oleh lembaga keuangan syariah. Rencana tersebut meliputi merger tiga bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan penguatan serta perluasan Bank Wakaf Mikro (BWM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan Koperasi Syariah.
“Pemerintah juga menyiapkan ekosistem di bidang produk halal, social fund, dan bisnis syariah. Semua itu menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mendorong semakin maju dan kuatnya ekonomi syariah di Indonesia,” katanya saat memberi sambutan pada webinar Sanawi Dewan Pengarah Syariah melalui virtual, Kamis (5/11/2020).
Wapres menerangkan bahwa langkah ini merupakan era baru dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebab, selama ini swasta dan masyarakat yang lebih dominan terlibat dalam upaya mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
“Istilahnya pendekatan yang dilakukan ialah bottom up. Sehingga pertumbuhan market share-nya terasa lambat dan kurang progresif. Dengan kuatnya keterlibatan pemerintah, diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia,” tuturnya.
Wapres menilai bahwa keterlibatan aktif pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat diperlukan mengingat potensinya dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Ekonomi dan keuangan syariah yang berkembang dengan baik akan membantu pemerintah memecahkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan.
Baca Juga
“Hal ini penting karena masalah kemiskinan dan ketimpangan masih merupakan masalah utama yang perlu kita hadapi saat ini, terlebih dengan terjadinya pandemi Covid-19."
Dia menambahka bahwa sebagian besar masyarakat miskin adalah berasal dari kalangan umat. Adapun pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diyakini dapat meningkatkan keterlibatan umat dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat mendorong mereka keluar dari kemiskinan.
Kondisi itu diyakini akan semakin memperbesar peluang untuk meningkatkan kesejahteraan umat, terutama untuk kelompok lapisan masyarakat terbawah.
“Sebagai contoh, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sebagian besar dikelola oleh umat dapat terangkat bila keterlibatan dalam kegiatan ekonomi semakin besar. Hal ini penting mengingat jumlah UMKM merupakan 98 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia, serta berkontribusi sangat besar dalam menyediakan lapangan kerja,” jelasnya.
