Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Berkaca dari BPJS Kesehatan, Akankah Data JKP Bermasalah?

Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menentukan kepesertaan JKP ada di tangan pemerintah.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 26 November 2020  |  20:19 WIB
Berkaca dari BPJS Kesehatan, Akankah Data JKP Bermasalah?
Pegawai melayani peserta BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (13/7/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Pendataan peserta program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dinilai berpotensi menghadapi kendala seperti pendataan peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menjelaskan bahwa Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menentukan kepesertaan JKP ada di tangan pemerintah. Hal tersebut berawal dari penentuan pembayaran iuran oleh pemerintah.

Pasal 46C ayat (1) Undang-Undang (UU) tersebut mengatur bahwa peserta JKP adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Lalu, ayat (2) menentukan bahwa iuran itu dibayarkan oleh pemerintah, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Dengan demikian, maka keikutsertaan dalam program ini akan sangat bergantung kepada data kepesertaan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau berkaca ke pendataan yang terjadi di program lainnya, ada masalah yang sangat besar," ujar Kurniasih pada Kamis (26/11/2020).  

Menurutnya, pernyataan itu merujuk kepada pendataan peserta PBI di BPJS Kesehatan. Individu-individu miskin dan kurang mampu dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) secara berkala, data itu kemudian digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk menentukan peserta PBI.

Setiap waktunya, terdapat perubahan jumlah DTKS karena adanya pergerakan tingkat penghasilan, kelahiran, dan kematian. Namun, proses pemadanan data (data cleansing) akibat perubahan itu kerap menjadi masalah, sehingga banyak peserta PBI yang tidak sesuai kriteria,

"Bahkan, hingga saat ini, proses data cleansing di BPJS Kesehatan saja masih berlangsung dan belum dapat dipastikan kapan selesainya. Harus dipastikan bahwa yang akan menerima JKP adalah orang yang berhak," ujar Kurniasih.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jaminan sosial BPJS Kesehatan data peserta bpjs kesehatan
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bagikan
Konten Premium

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top