Bisnis.com, JAKARTA — Kerugian dari kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri dinilai mencapai Rp17 triliun. Bagaimana kondisi keuangan Asabri sebenarnya?
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di tubuh Asabri. Dalam pertemuan itu, Erick menjabarkan temuan terbaru terkait Asabri.
"Kami sudah mendapatkan hasil investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP] yang diperkirakan kerugiannya sekitar Rp17 triliun. Lebih banyak sedikit dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero)," ujar Burhanuddin pada Selasa (22/12/2020).
Pernyataan Korps Adhyaksa itu belum dapat dibandingkan dengan kondisi keuangan teranyar Asabri, karena perseroan belum kunjung mempublikasikan laporan keuangan. Berdasarkan pantauan Bisnis pada Selasa (22/12/2020) pukul 18.30 WIB, laporan keuangan yang terakhir dipublikasikan Asabri di situs resminya adalah tahun buku 2017.
Menurut Direktur Keuangan Asabri Helmi Imam Satriyono, pihaknya telah melakukan proses audit laporan keuangan tahun buku 2019 sejak Juni 2020. Proses audit itu telah rampung pada Agustus 2020, tetapi sampai saat ini laporan itu belum kunjung dipublikasikan padahal lembaga jasa keuangan akan segera menutup tahun buku 2020.
"Memang belum [mempublikasikan laporan keuangan 2019], ditunggu saja," ujar Helmi kepada Bisnis, Selasa (22/12/2020).
Baca Juga
Adapun, Asabri terakhir menyampaikan kinerja keuangannya dalam rapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (29/1/2020). Saat itu, Direktur Utama Asabri Sonny Widjadja menjelaskan bahwa pada 2019 perseroan merugi Rp6,21 triliun, berbalik rugi dari 2018 dengan laba Rp852 miliar.
Pada 2019, Asabri mencatatkan perolehan premi Rp1,47 triliun atau naik 6,12 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan 2018 senilai Rp1,38 triliun. Meskipun perolehan preminya meningkat, tanggung jawab pembayaran klaim Asabri turut mengalami kenaikan.
Dalam paparan tersebut, beban klaim 2019 tercatat sebesar Rp1,37 triliun naik 1,62 persen (yoy) dari catatan klaim 2018 senilai Rp1,35 triliun. Adapun, beban kenaikan manfaat polis masa depan per 2019 tercatat sebesar Rp1,33 triliun atau melonjak hingga 282,2 persen (yoy) dibandingkan dengan 2018 yang hanya Rp349 miliar.
Kondisi itu membuat Asabri mengalami rugi underwriting Rp1,23 triliun berdasarkan laporan keuangan 2019 yang belum diaudit. Perusahaan yang mengelola asuransi wajib bagi TNI, Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan itu terjebak dalam negative underwriting yang tak kunjung terselesaikan.
"Asabri mulai mengalami negative underwriting sejak 1976. Negative underwriting terjadi dikarenakan penerimaan premi yang lebih kecil daripada beban klaim dan beban liabilitas manfaat polis masa depan [LMPMD]," ujar Sonny pada Kamis (29/1/2020).
Risk based capital (RBC) Asabri pada 2019 tercatat –571,17 persen, jauh di bawah ketentuan minimal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 120 persen. Pada tahun ini, RBC perseroan diperkirakan terus menurun hingga –643,49 persen, itu pun belum memperhitungkan adanya dampak pandemi Covid-19.
